![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menyoroti tingginya angka inflasi yang terjadi di daerah dan meminta pemerintah memperkuat strategi pengendalian harga secara berkelanjutan.
Tingginya inflasi dinilai tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi daerah, tetapi juga berpotensi mengurangi daya beli masyarakat apabila tidak ditangani secara komprehensif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalteng pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan.
Angka tersebut menempatkan Kalteng pada posisi ketiga daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan capaian tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
Menurutnya, berbagai program pengendalian inflasi yang telah dijalankan selama ini perlu terus diperkuat agar mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap stabilitas harga kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah melalui TPID, pasar murah, operasi pasar, dan pengawasan distribusi barang. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa upaya tersebut masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, inflasi yang terjadi saat ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kenaikan harga beras, meningkatnya biaya transportasi, hingga penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Kondisi tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
Menurut Nafsiah, tantangan pengendalian inflasi di Kalteng memiliki karakteristik tersendiri dibanding daerah lain.
Luas wilayah yang cukup besar serta kondisi geografis yang beragam menyebabkan biaya distribusi barang menjadi lebih tinggi. Akibatnya, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah kerap mengalami fluktuasi.
Selain persoalan distribusi, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.
Ia menilai penguatan sektor pertanian dan peningkatan produksi pangan lokal harus menjadi prioritas agar Kalteng memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat.
“Kalau produksi pangan lokal mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah bisa berkurang. Ini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga,” katanya.
Data BPS menunjukkan Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan inflasi bulanan tertinggi di Kalteng sebesar 0,70 persen.
Posisi berikutnya ditempati Sukamara dengan inflasi 0,63 persen dan Sampit sebesar 0,42 persen. Sementara itu, Kabupaten Kapuas justru mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.
Perbedaan angka inflasi di setiap wilayah tersebut menunjukkan bahwa kondisi pasar dan distribusi barang di masing-masing daerah tidak sama.
Karena itu, menurut Nafsiah, kebijakan pengendalian inflasi harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, DPRD Kalteng terus melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pasar tradisional untuk memastikan harga dan ketersediaan barang tetap terkendali.
Pengawasan tersebut juga dilakukan guna mengetahui secara langsung kondisi yang dihadapi pedagang maupun masyarakat.
“Kami rutin turun ke lapangan untuk memantau perkembangan harga. Dari hasil pemantauan itu, kami dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar langkah yang diambil lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, distributor, dan masyarakat.
Dengan kerja sama yang baik, berbagai faktor pemicu kenaikan harga dapat diantisipasi lebih cepat sehingga dampaknya tidak terlalu besar terhadap masyarakat.
DPRD Kalteng berharap Pemprov dapat memperkuat kebijakan yang berfokus pada peningkatan produksi pangan lokal, perbaikan infrastruktur distribusi, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kestabilan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika harga yang terus berubah. (adv)
