PALANGKARAYA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut ditunjukkan melalui kehadiran langsung Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama Wakil Bupati, jajaran DPRD, Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (13/05/2026).
Rapat koordinasi tersebut membahas berbagai aspek strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari pengadaan barang dan jasa, sinkronisasi perencanaan program pembangunan, hingga mekanisme penyaluran hibah dan bantuan sosial agar berjalan tepat sasaran dan sesuai regulasi.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan, evaluasi bersama KPK menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Kami menyadari bahwa setiap sistem pemerintahan tentu memiliki kekurangan yang harus diperbaiki bersama. Karena itu, evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel,”ujarnya, Baru-baru ini.
Menurut Shalahuddin, keterbukaan dalam mengidentifikasi persoalan menjadi langkah awal untuk membangun sistem pengawasan yang lebih kuat di masa mendatang. Ia menilai, penguatan Monitoring Center for Prevention (MCSP) perlu dilakukan secara maksimal agar seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan sistem MCSP berjalan optimal sehingga setiap program pembangunan tepat sasaran, tepat manfaat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” katanya.
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan teknis dan administratif dibahas secara terbuka bersama KPK RI. Pemerintah daerah juga menyampaikan sejumlah langkah perbaikan yang telah dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan internal serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Shalahuddin menambahkan, penguatan integritas aparatur sipil negara menjadi salah satu fokus utama yang terus dibangun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Menurutnya, budaya kerja yang profesional dan berintegritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan pelayanan publik.
“Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan internal dan membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” ujarnya.
Selain itu, kehadiran unsur pimpinan DPRD bersama jajaran pemerintah daerah dalam rapat koordinasi tersebut dinilai menjadi bentuk sinergi antarlembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara berharap hasil evaluasi dan pendampingan dari KPK dapat menjadi pedoman dalam melakukan pembenahan sistem pemerintahan secara berkelanjutan. Dengan sistem yang semakin kuat, pembangunan daerah diharapkan berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Komitmen pembenahan tata kelola pemerintahan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bumi Iya Mulik Bengkang Turan yang berkeadilan, transparan, serta bebas dari korupsi melalui penguatan sistem pengawasan dan peningkatan integritas aparatur pemerintah daerah. (Red/ADV)
