MUARA TEWEH – Ketua DPRD Barito Utara Hj. Mery Rukaini menyambut baik pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
Menurut Mery Rukaini, langkah yang dilakukan pemerintah daerah tersebut menunjukkan keseriusan dalam memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Ia menilai, keterlibatan langsung Bupati Barito Utara H. Shalahuddin bersama jajaran pemerintah daerah, DPRD, dan perangkat terkait menjadi bukti adanya komitmen bersama dalam melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan evaluasi bersama KPK RI ini karena menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menunjukkan keterbukaan untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki berbagai aspek tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik,”ujarnya, Baru-baru ini.
Mery mengatakan, evaluasi yang dilakukan bersama KPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas dan profesionalisme di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, berbagai sektor yang dibahas dalam rapat koordinasi, seperti pengadaan barang dan jasa, sinkronisasi perencanaan pembangunan, hingga penyaluran hibah dan bantuan sosial, memang perlu mendapatkan perhatian serius agar seluruh program pemerintah berjalan tepat sasaran.
“Pengawasan dan penguatan sistem harus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan sistem yang kuat, maka potensi terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan dan pembangunan daerah bisa berjalan lebih efektif,” katanya.
Ia juga menegaskan, DPRD Barito Utara siap mendukung langkah pemerintah daerah dalam memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui fungsi pengawasan yang dimiliki legislatif.
Mery menilai, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat. Karena itu, hasil evaluasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah.
“Kami berharap seluruh rekomendasi dan hasil evaluasi dari KPK dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan semakin transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya membangun budaya keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses pelayanan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dijaga melalui kerja nyata dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
Ketua DPRD Barito Utara tersebut juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus menjaga komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Melalui evaluasi bersama KPK RI tersebut, DPRD Barito Utara berharap sistem pemerintahan daerah semakin kuat dan mampu mewujudkan pembangunan yang adil, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. (Red/Adv)
