Muara Teweh – Komisi I DPRD Barito Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RSUD, dan BPJS Muara Teweh guna membahas berbagai persoalan pelayanan publik di wilayah perdesaan, baru-baru ini.
Rapat yang dipimpin Hj. Nety Herawati tersebut memfokuskan pembahasan pada kekosongan tenaga guru di desa, minimnya tenaga medis, ketersediaan obat-obatan di Puskesmas Pembantu (Pustu), hingga evaluasi layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Pada sektor pendidikan, DPRD menilai kondisi sekolah di wilayah pelosok masih menghadapi persoalan serius akibat banyaknya posisi guru yang kosong setelah pengangkatan PPPK paruh waktu. Situasi itu dinilai berdampak terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar di sejumlah desa.
Selain kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil juga menjadi hambatan bagi siswa dalam mengakses teknologi pendidikan. Kondisi tersebut dinilai memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara desa dan perkotaan.
Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj. Nety Herawati, menegaskan pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan pelayanan dasar di wilayah perdesaan.
“Pemerataan tenaga medis dan guru di pelosok adalah prioritas yang tidak bisa ditunda. Ketersediaan obat di Pustu serta kelancaran layanan rumah sakit harus dipastikan demi keselamatan warga,” ujar Hj. Nety Herawati.
Ia menilai pembenahan sistem distribusi personel dan fasilitas pelayanan publik harus dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat desa memperoleh hak pelayanan yang sama dengan masyarakat di wilayah perkotaan, baru-baru ini.
Menurutnya, persoalan pelayanan dasar tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur penunjang, termasuk akses internet dan kelengkapan sarana kesehatan.
Sementara itu, anggota DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiati mengungkapkan hasil reses yang menemukan masih adanya kekosongan tenaga medis di Desa Haragandang, Muara Pari, dan Linon Besi.
Selain minim tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan di sejumlah Pustu juga disebut sering mengalami kekurangan sehingga pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat tidak berjalan optimal.
Hj. Henny Rosgiati mengatakan kondisi tersebut telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat di wilayah pelosok. Dalam setahun terakhir, tercatat dua kasus ibu meninggal dunia saat perjalanan menuju RSUD Muara Teweh akibat terlambat mendapatkan penanganan medis darurat.
“Kami mendesak pemerintah daerah segera melakukan pemerataan penempatan tenaga medis. Jangan sampai ada lagi warga desa yang meninggal dunia karena terlambat mendapat penanganan darurat,” tegas Hj. Henny Rosgiati.
Selain sektor kesehatan, DPRD juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan BPJS di rumah sakit agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara tanpa hambatan administrasi maupun pelayanan medis.
Komisi I DPRD Barito Utara turut meminta percepatan perbaikan infrastruktur jaringan internet di wilayah terpencil serta penyelesaian administrasi guru agar proses belajar mengajar tidak terganggu akibat transisi status kepegawaian.
Melalui RDP tersebut, DPRD berharap seluruh instansi terkait dapat segera merealisasikan langkah nyata dalam pemerataan pelayanan dasar di wilayah perdesaan. Pemerataan guru, tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, hingga peningkatan kualitas layanan kesehatan dinilai menjadi kebutuhan mendesak demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. (Red/ADV)
