MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkai dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Aula C Setda Barito Utara, baru-baru ini. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB.
Menurut Patih Herman AB, rakor pengendalian inflasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama berkaitan dengan harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat. Ia menilai langkah pemerintah daerah mengikuti kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan dalam menjaga kondisi ekonomi tetap stabil di tengah dinamika kebutuhan masyarakat.
“Kami dari DPRD Barito Utara sangat mendukung langkah pemerintah daerah mengikuti rakor ini, karena pengendalian inflasi menjadi salah satu hal penting yang langsung dirasakan masyarakat, terutama terkait harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga stakeholder terkait lainnya. Menurutnya, koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di daerah.
Patih Herman AB menilai upaya menjaga distribusi barang, kestabilan harga pasar, serta ketahanan pangan daerah harus terus diperkuat agar dampak inflasi terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Karena itu, DPRD Barito Utara menyatakan siap mendukung berbagai program pemerintah daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Koordinasi antar instansi harus terus diperkuat, baik dalam menjaga distribusi barang, kestabilan harga pasar maupun ketahanan pangan daerah. DPRD tentu siap mendukung program-program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi. Patih Herman AB mengapresiasi langkah tersebut karena dinilai penting dalam membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan maupun dunia pendidikan.
Menurut dia, pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar terbentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di masa mendatang.
Ia berharap materi pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi bahan ajar formal, tetapi juga mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh kuat di tengah masyarakat.
Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri dan diikuti seluruh kepala daerah se-Indonesia melalui Zoom Meeting. Di Kabupaten Barito Utara, kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian M. Mastur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan H. Siswandoyo, serta sejumlah dinas terkait lainnya.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menanamkan budaya antikorupsi di lingkungan masyarakat dan dunia pendidikan. Dukungan DPRD Barito Utara menjadi bagian penting dalam mewujudkan program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. (Red/ADV)
