PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan sinergi bersama insan pers.
Hal tersebut disampaikannya saat melakukan pertemuan dengan para jurnalis dari berbagai platform media di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, yang juga dihadiri jajaran kepala perangkat daerah sebagai bagian dari ruang dialog strategis antara pemerintah dan media.
Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menekankan bahwa pers memiliki peran vital sebagai salah satu pilar demokrasi, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen membuka ruang komunikasi seluas-luasnya serta menghadirkan transparansi informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya, Jumat (17/04/2026) sore.
Ia menyebutkan bahwa media memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang objektif, akurat, dan berimbang terkait berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari dukungan seluruh elemen, termasuk insan pers yang berperan sebagai mitra strategis, kritis, sekaligus konstruktif dalam menyampaikan berbagai dinamika di tengah masyarakat.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi mitra strategis dalam memperkuat pembangunan daerah,” tegasnya.
Dalam sesi dialog yang berlangsung, sejumlah jurnalis mengangkat isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat, di antaranya maraknya aktivitas pertambangan ilegal serta perlunya percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Para insan pers juga mendorong pemerintah daerah agar memberikan kepastian legalitas bagi aktivitas pertambangan rakyat, sehingga dapat berjalan sesuai regulasi serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, gubernur menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan peran aktif media dalam mengawal jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Terima kasih atas masukan, kritik, dan pemberitaan positif dari rekan-rekan media. Semua isu yang berkembang terus kami cermati, termasuk sektor pertambangan, stabilitas ekonomi, dan pengendalian inflasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Diskominfosantik Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah daerah, salah satunya Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, program ini benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai dengan tujuan kebijakan gubernur,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menegaskan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers diharapkan mampu memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. (Red/Adv)
