KASONGAN – Bupati Katingan, Saiful, menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayahnya harus menjadi bagian dari solusi pembangunan, bukan sekadar mengejar keuntungan semata.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan strategis antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan pelaku usaha, pada Kamis (9/10/2025).
Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yobie Sandra, serta sejumlah kepala OPD teknis tersebut, Pemkab Katingan mengajak perusahaan di berbagai sektor mulai dari pertambangan, perkebunan, hingga kehutanan untuk memperkuat komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Kami tidak melarang investasi, tapi kami menuntut kontribusi nyata. Dunia usaha harus hadir sebagai mitra pembangunan, bukan penyumbang masalah,” ujar Saiful.
Pertemuan ini menjadi wadah dialog terbuka membahas tantangan implementasi program CSR agar sejalan dengan prioritas daerah.
Pemerintah daerah mendorong agar CSR difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti peningkatan kapasitas pemuda desa, pemberdayaan petani plasma, restorasi lingkungan, serta pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yobie Sandra, menyoroti perlunya kepatuhan lingkungan yang lebih proaktif.
“Kami tidak ingin izin lingkungan hanya menjadi formalitas. Perusahaan harus memiliki sistem pemantauan internal yang konsisten dan transparan,” katanya.
Dari pihak perusahaan, muncul gagasan untuk membentuk forum evaluasi triwulanan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sebagai upaya memperkuat koordinasi dan keberlanjutan program tanggung jawab sosial.
Langkah tersebut mencerminkan semangat baru bahwa pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta.
Kabupaten Katingan kini berupaya meneguhkan posisi dunia usaha sebagai mitra strategis dalam mewujudkan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan. (red/adv)
