PALANGKARAYA – Untuk menjamin keamanan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah Kota Palangka Raya membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gerak Cepat yang siap turun lapangan jika terjadi kasus keracunan makanan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini menuturkan keberadaan satgas menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi siswa sekolah tetap terjamin.
“Satgas sudah kami bentuk dan siap bergerak cepat. Protokol penanganan telah disiapkan, sehingga jika ada kejadian, langkah-langkah penanganan dapat dilakukan secara terarah dan cepat,” kata Zaini, belum lama ini.
Ia menambahkan, pembentukan satgas tidak dilakukan secara parsial. Pemko juga menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Badan Gizi Nasional.
Tujuannya agar standar penanganan dan pengawasan program MBG bisa berjalan seragam di setiap daerah, sehingga tidak menimbulkan disparitas dalam penerapannya.
Zaini menegaskan bahwa dapur penyedia makanan wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini sekaligus menjadi jaminan bahwa makanan yang diolah memenuhi standar kelayakan kesehatan.
Pemeriksaan rutin pun dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari proses pengolahan, waktu penyajian, hingga penyimpanan makanan.
Ia mengingatkan potensi bahaya bisa muncul apabila makanan yang dimasak terlalu pagi kemudian dikonsumsi saat sudah lewat dari waktu ideal. Hal tersebut dapat menurunkan kualitas dan keamanan konsumsi siswa.
Program MBG, ujarnya, merupakan langkah strategis mendukung pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus membangun generasi yang sehat dan cerdas.
“Pengawasan ketat ini tidak lain demi memastikan anak-anak Palangka Raya bisa menikmati MBG tanpa risiko kesehatan,” tandas Zaini. (Red/Adv)
