PALANGKARAYA – Komitmen bersama dalam membangun perekonomian daerah semakin nyata dengan digelarnya Talkshow Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Lokal dan Kearifan Komunitas yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalteng, ISEI Cabang Palangka Raya, serta Bank Indonesia Kalteng di Aula Jayang Tingang, Senin, 29 September 2025 pagi.
Acara ini dihadiri Pj. Sekda Provinsi Kalteng, Ketua ISEI Palangka Raya, Kepala BI Kalteng, serta perwakilan OJK yang hadir sebagai narasumber. Kehadiran mereka menjadi simbol kuatnya tekad kolaborasi membangun daya saing ekonomi berbasis kearifan lokal.
Para peserta talkshow turut memberikan warna dengan pertanyaan-pertanyaan seputar peran pemerintah, akademisi, serta regulator dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Antusiasme yang tinggi memperlihatkan kebutuhan masyarakat akan arah pembangunan ekonomi yang jelas dan berkelanjutan.
Ketua ISEI Palangka Raya, Ahmad Selanorwanda, menggarisbawahi pentingnya sinergi multipihak dalam menghadapi tantangan global, terutama di tengah arus transformasi digital yang semakin cepat.
“Kami senantiasa menjalin kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan guna membangun ekosistem berbasis ekonomi lokal di tengah transformasi digital. Melalui kegiatan ini, saya berharap terwujudnya kolaborasi yang sinergis antara akademisi, Pemerintah Daerah dan regulator,” ujar Ahmad, Senin (29/09/2025).
Menurutnya, keberlanjutan ekonomi daerah akan lebih terjamin apabila fondasi dibangun dari kekuatan lokal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran yang diwakili oleh Pj. Sekda, Ir. Leonard S. Ampung, MM., MT, menegaskan perlunya langkah strategis untuk mendorong potensi unggulan daerah berbasis komunitas.
“Dengan adanya kegiatan ini saya juga berharap sinergi antar pemangku kepentingan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan potensi unggulan kearifan lokal yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah,” beber Leonard.
Asisten Direktur Senior OJK Kalteng, Andrianto Suhada, menambahkan bahwa transformasi ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan akses keuangan masyarakat agar pertumbuhan lebih inklusif.
“Kami berkomitmen memperluas akses keuangan daerah melalui TPAKD, sehingga perekonomian yang inklusif bisa segera terwujud di Kalimantan Tengah,” tandas Andrianto. (Red/Adv)
