MUARA TEWEH – Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H Tajeri, menyambut baik pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Wilayah Timur Semester I Tahun 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi dan memperluas akses keuangan di daerah.
Menurutnya, kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat A, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan pembiayaan sektor produktif dan pengembangan UMKM.
H Tajeri menilai, capaian TPAKD sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Dengan jumlah 58.937 debitur yang telah memperoleh akses pembiayaan melalui berbagai skema seperti KUR, KPMR, dan kredit lainnya, hal ini menjadi indikator meningkatnya inklusi keuangan di Kalimantan Tengah.
Ia juga mengapresiasi keberhasilan program Simpanan Pelajar (SimPel) yang telah menjangkau 405.983 nasabah, didukung oleh 11.056 agen Laku Pandai serta 2.196 merchant QRIS. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas akses layanan keuangan, termasuk melalui digitalisasi.
“Kami dari DPRD Barito Utara menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan Rakor TPAKD ini. Forum ini sangat strategis dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mendorong inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM yang lebih luas serta berkelanjutan,” ujar H Tajeri, baru-baru ini.
Ia menambahkan, penambahan 22.746 nasabah baru pada berbagai program tabungan menjadi bukti nyata bahwa literasi dan inklusi keuangan di daerah terus mengalami peningkatan. Hal ini dinilai sangat penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, H Tajeri menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat. Sinergi yang solid diyakini mampu mengatasi berbagai tantangan, termasuk pemerataan akses pembiayaan di seluruh wilayah.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang hingga 6 April 2026 telah mencapai Rp821,22 miliar atau 25,82 persen dari target Rp3,18 triliun. Menurutnya, capaian ini perlu terus didorong agar target dapat tercapai secara maksimal.
Selain itu, H Tajeri mendorong adanya solusi atas berbagai tantangan yang masih dihadapi, seperti ketimpangan distribusi pembiayaan dan keterbatasan data debitur. Ia menilai, penguatan sistem informasi kredit dan penyediaan data yang akurat menjadi langkah penting dalam mengatasi kendala tersebut.
Ia berharap melalui forum TPAKD ini, seluruh pihak dapat merumuskan langkah konkret dalam mempercepat akses keuangan yang lebih merata dan inklusif. Dengan demikian, manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
Sebagai penutup, H Tajeri menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendukung program-program yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Red/Adv)
