![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – DPRD Barito Utara meminta evaluasi teknis secara menyeluruh terhadap penanganan longsor di anak Sungai Bengaris RT 29, Kelurahan Lanjas. Permintaan ini disampaikan menyusul pekerjaan yang tengah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dinilai perlu penguatan dari sisi kualitas konstruksi.
Anggota DPRD Barito Utara, Gun Sriwitanto, menilai langkah cepat yang dilakukan pemerintah daerah sudah tepat dalam merespons kondisi darurat. Namun, ia menegaskan bahwa kecepatan penanganan harus diimbangi dengan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
“Kami mengapresiasi gerak cepat Dinas PUPR dalam menangani longsor di wilayah tersebut. Ini menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menekankan pentingnya evaluasi pada tahap awal pekerjaan yang saat ini masih berupa pondasi. Menurutnya, kesesuaian antara desain konstruksi dengan kondisi lapangan harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Pekerjaan jangan sampai tidak sesuai, terutama jika tidak mengikuti bentuk konstruksi seperti letter U. Kalau hanya pondasi tanpa perhitungan yang matang, dikhawatirkan bisa berisiko runtuh,” tegasnya.
Gun Sriwitanto mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas PUPR terkait hal tersebut. Ia menyebut adanya keterbukaan dari pihak dinas untuk dilakukan peninjauan ulang sebagai bagian dari proses evaluasi.
“Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas, dan beliau menyampaikan silakan ditinjau kembali. Artinya ada ruang untuk evaluasi agar pekerjaan ini benar-benar maksimal,” tambahnya.
Menurutnya, evaluasi teknis menjadi krusial mengingat karakteristik tanah di lokasi yang tergolong labil. Struktur tanah yang bercampur batuan jawung dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pergerakan tanah, terutama saat curah hujan meningkat.
Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut adanya pendekatan konstruksi yang lebih kuat dan terencana. Tanpa perhitungan matang, penanganan yang dilakukan berpotensi tidak bertahan lama dan justru memicu longsor susulan.
“Masyarakat berharap penanganannya tidak terkesan asal-asalan. Mengingat kondisi tanah yang labil, maka konstruksi harus diperkuat agar mampu bertahan dan tidak menimbulkan longsor susulan,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan berkelanjutan selama proses pengerjaan berlangsung. DPRD, kata dia, akan terus memantau agar pekerjaan benar-benar sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.
Gun Sriwitanto menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan kinerja pemerintah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memastikan keselamatan masyarakat dan kualitas pembangunan.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan perbaikan pada aspek teknis, penanganan longsor di Sungai Bengaris diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menjadi solusi jangka panjang bagi masyarakat di wilayah tersebut. (Red/Adv)
