![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Penanganan limbah dan keterbatasan sarana prasarana pendukung pariwisata desa menjadi dua persoalan yang mendapat perhatian Anggota DPRD Kalteng, Agie.
Aspirasi masyarakat Kabupaten Katingan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pengembangan potensi ekonomi masyarakat di tingkat desa.
Agie menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan berbagai masukan warga melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan.
Ia ingin setiap persoalan yang disampaikan masyarakat dapat diteruskan kepada instansi berwenang sehingga memperoleh tindak lanjut sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan pemerintahan terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan Pemprov Kalteng.
Oleh sebab itu, aspirasi masyarakat perlu disesuaikan dengan lingkup tanggung jawab masing-masing pemerintahan agar proses penyelesaian persoalan tidak berjalan tumpang tindih.
“Masalah penanganan limbah dan pengelolaan objek wisata tingkat desa pada dasarnya adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Tentu hal ini akan segera kami koordinasikan dengan Pemkab Katingan agar penanganannya tepat sasaran,” ujar Agie belum lama ini.
Agie menyebut, persoalan limbah membutuhkan perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kondisi lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Pengelolaan yang kurang optimal berpotensi menimbulkan pencemaran serta mengganggu aktivitas warga. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan yang terarah melalui peran pemerintah daerah dan instansi teknis sesuai kewenangannya.
Di sisi lain, kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana wisata desa juga menjadi aspirasi yang banyak mendapat perhatian masyarakat. Ketersediaan fasilitas pendukung menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pengembangan objek wisata, sehingga potensi yang dimiliki desa dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.
Pengembangan sektor pariwisata tidak hanya berkaitan dengan keberadaan destinasi wisata, tetapi juga membutuhkan fasilitas yang mampu memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Dukungan infrastruktur yang memadai dapat membantu meningkatkan daya tarik kawasan wisata sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.
Agie melihat, potensi wisata desa di Kabupaten Katingan perlu mendapat dukungan agar mampu berkembang dan memberikan manfaat lebih luas. Apabila dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan usaha, mulai dari penyediaan jasa hingga penjualan produk lokal.
Karena itu, aspirasi mengenai pengadaan sarana wisata akan turut disampaikan kepada Pemkab Katingan untuk menjadi bahan pembahasan dalam perencanaan pembangunan. Usulan ini perlu dikomunikasikan dengan perangkat daerah terkait agar dapat ditelaah berdasarkan kebutuhan, skala prioritas, serta kemampuan anggaran daerah.
Agie menambahkan, peran DPRD tidak sebatas menerima dan mencatat keluhan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun juga perlu diperjuangkan melalui komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama apabila persoalan yang disampaikan berada di luar kewenangan langsung pemerintah tingkat provinsi.
“Warga meminta dukungan pengadaan sarana wisata agar desa mereka lebih berkembang dan usulan itu akan kami bawa ke Pemkab. Saat ini proses koordinasi awal sudah mulai kami lakukan, jadi ditunggu saja tindak lanjutnya,” tandasnya.
Ia berharap koordinasi yang telah dimulai dapat membuka jalan bagi penanganan persoalan limbah dan peningkatan fasilitas wisata desa di Kabupaten Katingan.
Dengan adanya sinergi antara DPRD dan pemerintah kabupaten, berbagai kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan secara terarah, sehingga pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan warga. (adv)
