![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menilai wacana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kantin sekolah perlu dipersiapkan secara matang sebelum diterapkan.
Perubahan mekanisme dari dapur penyedia atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuju kantin sekolah dinilai bukan hanya menyangkut lokasi penyediaan makanan, tetapi juga berdampak pada sistem pengawasan, standar mutu, hingga kesiapan sarana di setiap sekolah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Tomy Irawan Diran, mengatakan program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak.
Oleh karena itu, menurutnya, setiap perubahan mekanisme pelaksanaan harus tetap berorientasi pada tercapainya tujuan utama program tersebut.
“Ya, sebenarnya karena program strategis Presiden Prabowo, ini kan intinya kembali lagi untuk anak-anak kita. Mekanismenya memang kewenangannya kan di pusat itu. Jadi yang paling penting bagaimana program ini tetap berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan peserta didik,” ujarnya, Jumat (26/6/2026).
Ia menegaskan, DPRD Kalteng menghormati kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan pola pelaksanaan MBG.
Meski demikian, setiap kebijakan baru perlu didukung kajian yang komprehensif agar pelaksanaannya di daerah tidak menimbulkan kendala maupun mengurangi kualitas layanan yang diterima peserta didik.
Menurut Tomy, pemanfaatan kantin sekolah berpotensi memberikan sejumlah keuntungan, seperti memperpendek jalur distribusi makanan dan meningkatkan keterlibatan sekolah dalam mendukung program.
Namun, skema tersebut juga memerlukan kesiapan fasilitas memasak, penyimpanan bahan pangan, kebersihan lingkungan, serta sumber daya manusia yang memahami standar keamanan pangan.
Selain itu, ia menilai tidak semua sekolah memiliki kondisi yang sama. Perbedaan fasilitas antarwilayah harus menjadi perhatian agar pelaksanaan program tetap berjalan merata tanpa mengurangi kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.
“Kalau misalnya ke kantin, ya bisa juga, tapi kan harus ada kajian-kajian yang lebih dalam lagi. Jangan sampai tujuan programnya bagus, tetapi pelaksanaannya nanti justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” katanya.
Tomy juga menyoroti aspek pengawasan yang diperkirakan akan berubah apabila mekanisme MBG dialihkan ke kantin sekolah.
Jika selama ini pengawasan lebih terpusat pada dapur penyedia atau SPPG, maka ke depan pengendalian kualitas makanan, kebersihan, hingga ketepatan distribusi akan lebih banyak dilakukan di lingkungan sekolah.
“Memang akhirnya nanti kan terfokusnya di sekolah-sekolah. Pasti lebih banyak lagi pemantauannya. Karena itu perlu dipersiapkan dengan baik agar kualitas makanan, kebersihan, dan ketepatan sasaran program tetap terjaga,” tegasnya.
Ia berharap Badan Gizi Nasional melakukan kajian menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak sebelum menetapkan kebijakan tersebut.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan Program MBG.
Dengan perencanaan yang matang serta sistem pengawasan yang kuat, Tomy optimistis program tersebut akan tetap mampu mencapai sasaran utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda yang sehat dan berkualitas di seluruh daerah, termasuk Kalteng. (adv)
