PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Penyerahan laporan tersebut dilaksanakan di Palangka Raya, belum lama ini.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Menurutnya, LHP tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga rujukan strategis bagi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Kami memandang pemeriksaan yang dilakukan BPK sangat strategis untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” ujar Arton.
Ia menambahkan, rekomendasi yang disampaikan BPK diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, sehingga pengelolaan keuangan daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) semakin optimal.
DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap catatan dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam LHP tersebut, sektor lingkungan dan kehutanan turut menjadi perhatian. Pemeriksaan di bidang ini dinilai penting mengingat tingginya ketergantungan Kalimantan Tengah terhadap sumber daya alam sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.
“Pengelolaan sektor lingkungan dan kehutanan harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini penting agar pemanfaatan sumber daya alam tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek kelestarian,” tegasnya.
Selain itu, pemeriksaan terhadap kinerja Bank Kalteng juga diharapkan mampu memperkuat fungsi intermediasi perbankan daerah.
Arton menilai, peran Bank Kalteng sangat strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
“Bank Kalteng diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah,” pungkasnya.
DPRD Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan BPK serta pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah. (dd)
