MUARA TEWEH – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto menegaskan sikap optimisnya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara dalam meningkatkan kekuatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kolom utama pembangunan ekonomi daerah. Ia menilai UMKM merupakan sektor yang terbukti tahan banting dan mampu menopang aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
“Keberadaan UMKM perlu diperkuat dengan kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing, pelatihan usaha, serta perluasan akses pasar,” ujar Ardianto baru-baru ini.
Menurutnya, UMKM sudah lama menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, perhatian dan intervensi pemerintah harus berlangsung lebih serius serta diarahkan pada upaya sistematis yang memberi manfaat langsung kepada pelaku usaha di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa program yang dibangun pemerintah seyogianya bersifat konkret dan mampu dijalankan secara berkelanjutan, terutama pada aspek permodalan, pendampingan usaha, serta kemudahan pemasaran. Dengan demikian, UMKM dapat berkembang lebih sehat, produktif, dan stabil dalam jangka panjang.
Ardianto menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif. Ekosistem tersebut menjadi ruang bagi pelaku UMKM untuk bergerak lebih leluasa, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan kapasitas produksi tanpa terkendala prosedur birokrasi yang rumit.
Dalam keterangannya, ia juga menekankan pentingnya harmonisasi serta kolaborasi yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan. Menurutnya, kebutuhan pelaku UMKM bersifat multidimensi sehingga membutuhkan dukungan lintas sektor secara simultan.
Kolaborasi tersebut, kata dia, berfungsi mengatasi hambatan permodalan serta membuka akses pemasaran yang lebih luas, terutama bagi pelaku UMKM di daerah yang peluang pemasarannya masih relatif terbatas karena faktor wilayah dan infrastruktur.
“Kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan sangat penting agar keterbatasan modal tidak lagi menjadi penghambat utama,” tegasnya.
Ia berharap langkah pemerintah tidak berhenti pada pemberian fasilitas, tetapi juga mencakup pembinaan berkelanjutan, pendayagunaan potensi lokal, serta peningkatan keterampilan usaha. Hal ini dinilainya sangat penting terutama bagi pelaku UMKM di tingkat desa yang kerap berhadapan dengan keterbatasan sumber daya.
“Kami di DPRD akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada UMKM, karena sektor ini terbukti mampu membuka lapangan kerja, menekan pengangguran, dan memperkuat ekonomi daerah,” tandas Ardianto. (Red/Adv)
