![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kalteng mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kalteng, Sutik.
Ia meminta PT Pertamina menambah suplai BBM bersubsidi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean kendaraan tidak terus berlarut.
Sutik menyebut ketersediaan BBM menjadi salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam mengatasi antrean panjang.
Penambahan pasokan juga diharapkan dapat membuat seluruh dispenser di SPBU beroperasi secara optimal sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat.
“Suplai jumlah BBM-nya harus ditambah kuotanya. Agar semua dispenser yang ada di SPBU bisa digunakan semua,” kata Sutik, Kamis (17/9/2026).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kotim itu mengatakan antrean panjang tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan lain di lapangan.
Ketika pasokan terbatas sementara kebutuhan kendaraan tinggi, antrean menjadi semakin panjang dan berpotensi dimanfaatkan oknum untuk mencari keuntungan.
Sutik juga mempertanyakan kondisi pasokan BBM di Kalteng.
Ia menduga pengurangan suplai menjadi salah satu faktor yang membuat ketersediaan BBM di sejumlah SPBU tidak mencukupi kebutuhan kendaraan yang datang untuk mengisi bahan bakar.
Namun, dugaan mengenai pengurangan pasokan itu masih menjadi pernyataan Sutik dan memerlukan penjelasan serta data dari pihak Pertamina untuk memastikan kondisi distribusi BBM di Kalteng.
Persoalan antrean BBM sebelumnya juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Pada 10 September 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung antrean kendaraan di salah satu SPBU di Jalan Tjilik Riwut Km 12, Palangka Raya.
Peninjauan itu menunjukkan persoalan antrean BBM di Kalteng menjadi isu yang membutuhkan penanganan bersama.
Selain masalah pasokan, Sutik mengungkap informasi mengenai dugaan pungutan yang dibebankan kepada sopir truk saat mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi, khususnya solar.
Ia menyebut dugaan pungutan itu dilakukan oleh oknum operator SPBU.
Besaran uang yang disebut dalam informasi yang diterimanya mencapai Rp600 ribu untuk satu truk.
Sutik mengaku belum mengetahui secara pasti siapa pihak yang menerima uang maupun lokasi SPBU yang dimaksud.
“Info yang saya dengar, satu truk sampai Rp600 ribu harus bayarnya. Tapi duitnya untuk siapa, saya juga belum tahu,” ungkapnya.
Sutik tidak membeberkan alamat maupun identitas SPBU yang diduga berkaitan dengan pungutan itu.
Dengan demikian, informasi mengenai dugaan pungutan perlu ditelusuri dan diverifikasi lebih lanjut agar dapat diketahui fakta sebenarnya serta pihak yang bertanggung jawab apabila pelanggaran memang terjadi.
Ia meminta pengawasan terhadap distribusi dan pelayanan BBM bersubsidi diperketat. Pengawasan tidak hanya diperlukan pada jumlah pasokan, tetapi juga pada proses pengisian di SPBU, termasuk memastikan tidak ada pungutan di luar ketentuan kepada masyarakat.
Sutik menegaskan, apabila dugaan pungutan yang disampaikan itu terbukti, pihak yang terlibat harus mendapatkan sanksi tegas sesuai ketentuan.
Ia berharap tindakan terhadap oknum dapat mencegah praktik serupa sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi.
“Harus dipecat, ditindak tegas. Karena oknum seperti itu yang menyebabkan antrean menjadi panjang,” tutupnya. (adv)
