![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kalteng menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pertambangan rakyat yang legal, aman, dan ramah lingkungan. Kehadiran APRI diharapkan mampu menjadi penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan penambang rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Harapan itu disampaikan Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden, pada pelantikan dan pengukuhan DPW APRI Kalteng di Aula Jayang Tingang Lantai I, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (16/7/2026).
Gubernur menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Amanah yang diberikan diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk menjadikan APRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam membina dan melindungi penambang rakyat di Bumi Tambun Bungai.
“Selamat kepada seluruh Pengurus DPW APRI Kalteng yang telah dilantik. Jadikan amanah ini sebagai tanggung jawab untuk menjadikan APRI mitra strategis pemerintah sekaligus pelindung bagi penambang rakyat di Bumi Tambun Bungai,” ucapnya.
Sektor pertambangan masih menjadi salah satu pilar penting perekonomian di Kalteng. Potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara baik, sesuai regulasi, dan mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Karena itu, APRI memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kepada masyarakat penambang terkait legalitas usaha pertambangan rakyat. Organisasi ini juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah dengan para penambang untuk mendorong lahirnya praktik pertambangan yang lebih tertib dan profesional.
“APRI harus menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat penambang. APRI juga harus menjadi penggerak dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, pengelolaan pertambangan rakyat juga perlu memperhatikan keselamatan kerja dan dampak lingkungan. Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan aktivitas pertambangan yang lebih baik.
Gubernur juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah paradigma pertambangan rakyat yang selama ini kerap dipandang identik dengan kerusakan lingkungan. Pertambangan rakyat harus mampu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dapat berjalan berdampingan dengan upaya pelestarian alam.
Penggunaan teknologi dan metode pertambangan yang ramah lingkungan, bebas merkuri, serta pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang menjadi bagian penting dalam mewujudkan pertambangan rakyat yang berkelanjutan di Kalteng.
Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan APRI dalam menciptakan tata kelola pertambangan rakyat yang berkeadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi penambang rakyat, dan masyarakat, diharapkan sektor pertambangan mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan daerah yang tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Mari kita buktikan bahwa pertambangan rakyat di Kalteng dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera akan terwujud jika ekonomi rakyat tumbuh serta lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (adv)
