DPRD BARITO UTARAHEADLINE

DPRD Barito Utara Evaluasi Sistem Rujukan Pasien Ibu Hamil

22
×

DPRD Barito Utara Evaluasi Sistem Rujukan Pasien Ibu Hamil

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli

Muara Teweh – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Henny Rosgiaty Rusli angkat bicara terkait insiden kecelakaan ambulans Puskesmas Butong yang membawa pasien rujukan ibu hamil di KM 68 arah Puruk Cahu. Peristiwa tersebut dinilai menjadi gambaran serius persoalan layanan kesehatan di Barito Utara, khususnya sistem rujukan pasien ibu hamil berisiko tinggi.

Menurut Hj. Henny Rosgiaty Rusli, keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil yang membutuhkan penanganan cepat dan aman saat proses persalinan.

Ia menilai rujukan jarak jauh terhadap pasien ibu hamil memiliki risiko besar, baik dari sisi medis maupun keselamatan selama perjalanan. Kondisi medan yang cukup berat menuju wilayah rujukan dinilai memperbesar ancaman terhadap keselamatan pasien dan tenaga medis.

“Kejadian ini sangat menyesakkan hati. Seorang ibu yang sedang berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan, justru harus menghadapi maut tambahan di jalan karena masuk jurang. Ini menunjukkan bahwa sistem rujukan kita perlu ditinjau ulang secara mendalam,” tegas Hj. Henny Rosgiaty Rusli saat dihubungi, baru-baru ini.

Baca Juga  Komisi IV DPRD Kalteng Perkuat Sinergi Pembangunan Permukiman di Kotawaringin Barat

Ia juga menyoroti dugaan terbatasnya dokter spesialis kandungan di RSUD Muara Teweh yang menyebabkan pasien harus dirujuk ke kabupaten tetangga. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka dari Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit.

“Masyarakat bertanya-tanya, kenapa harus ke Puruk Cahu? Jika benar alasannya karena dokter spesialis kita sedang pelatihan atau tidak di tempat, ini adalah kesalahan manajemen yang fatal. Pelatihan itu penting, tapi tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar. Harus ada sistem back-up yang jelas,” tambahnya.

Hj. Henny menegaskan pemerintah daerah harus memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal meskipun terdapat tenaga medis yang mengikuti pelatihan atau tugas luar daerah. Ia menilai kekosongan dokter spesialis dalam waktu bersamaan tidak boleh terjadi karena menyangkut keselamatan masyarakat.

Baca Juga  Hari Jadi ke-69 Kalteng Dimeriahkan FBIM dan Expo 2026, Agustiar Sabran Dorong Budaya dan Ekonomi Lokal Bangkit

Selain itu, ia meminta Dinas Kesehatan memastikan seluruh armada ambulans yang digunakan untuk rujukan pasien berada dalam kondisi layak, termasuk kesiapan personel medis yang bertugas di lapangan, khususnya untuk perjalanan di jalur dengan medan berat.

Ia juga mendesak Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan evaluasi terhadap sistem kontrak maupun pemberian insentif bagi dokter spesialis agar tenaga medis tersebut dapat menetap dan siap memberikan pelayanan selama 24 jam kepada masyarakat.

Menurutnya, transparansi terkait jadwal pelayanan dokter spesialis juga perlu diperbaiki agar masyarakat mengetahui kondisi pelayanan secara jelas dan tidak lagi menghadapi kekosongan pelayanan karena alasan dinas luar atau pelatihan yang dilakukan bersamaan.

Hj. Henny berharap Bupati dan Sekretaris Daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pelayanan kesehatan di Barito Utara. Ia menegaskan fasilitas rumah sakit yang memadai tidak akan berarti apabila tenaga spesialis tidak selalu tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan darurat.

Baca Juga  Korem 102 Panju Panjung Dukung Pembukaan KKN Kebangsaan UPR

“Kami di legislatif akan segera memanggil pihak terkait. Jangan sampai nyawa warga Barito Utara terus dipertaruhkan di jalanan hanya karena kita gagal menyediakan dokter di daerah sendiri. Ini harus menjadi evaluasi terakhir, jangan sampai terulang lagi,” tutupnya.

Peristiwa kecelakaan ambulans tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan pasien dan kesiapan layanan kesehatan di Barito Utara. DPRD menilai pembenahan tenaga spesialis, kesiapan armada medis, serta manajemen pelayanan harus segera dilakukan demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya pasien dengan kondisi darurat. (Red/ADV)

+ posts