PALANGKA RAYA – Beredarnya surat permohonan sumbangan kegiatan perpisahan siswa SMPN 2 Palangka Raya menuai perhatian sejumlah orangtua.
Dalam surat yang beredar disebutkan adanya iuran sebesar Rp250 ribu yang bersifat wajib, serta tambahan Rp100 ribu untuk panitia kegiatan.
Besaran biaya tersebut dinilai cukup memberatkan bagi sebagian wali murid, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Persoalan ini kemudian ramai diperbincangkan di kalangan orangtua hingga media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Kepala SMPN 2 Palangka Raya, Muhamad Ahmadi menegaskan bahwa pihak sekolah tidak terlibat dalam penentuan maupun pengelolaan iuran perpisahan tersebut.
Ia menyebut surat yang beredar merupakan hasil komunikasi antara komite dan orangtua siswa.
“Kami tidak tahu tentang surat sumbangan ini, karena memang antara komite dengan orangtua siswa. Sekolah tidak dilibatkan, saya hanya berpesan jangan dilaksanakan di hotel,” ujarnya pada Selasa (12/5/2026).
Menurut Ahmadi, sekolah hanya memfasilitasi tempat untuk rapat antara komite dan wali murid. Sementara keputusan terkait nominal iuran sepenuhnya merupakan hasil kesepakatan rapat tersebut.
“Mereka meminjam tempat di sekolah untuk rapat bersama orangtua siswa dan kami izinkan. Dari rapat itu kemudian muncul kesepakatan terkait rencana kegiatan perpisahan,” katanya.
Ia juga mempersilakan orangtua yang merasa keberatan agar langsung berkomunikasi dengan panitia pelaksana, sebab sekolah tidak ikut mengatur teknis maupun pembiayaan kegiatan.
“Kalau ingin dilaksanakan kami tidak melarang, tetapi terkait biaya dan lainnya itu menjadi kesepakatan panitia dan orangtua siswa,” tambahnya.
Salah seorang wali murid berinisial EK mengaku mempertanyakan adanya dua surat dengan nominal berbeda yang diterima siswa.
Menurutnya, informasi yang diterima orangtua masih belum sepenuhnya jelas.
“Kami sebenarnya tidak keberatan, hanya mempertanyakan kenapa ada dua surat dengan nominal berbeda. Surat itu juga saya terima dari anak,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Agus F Rottie menjelaskan bahwa iuran Rp100 ribu bukan diperuntukkan bagi kepentingan panitia, melainkan untuk membantu menutupi kekurangan biaya siswa yang dianggap kurang mampu.
“Dana itu bukan untuk panitia, tetapi untuk menutup kekurangan biaya. Iuran itu hanya untuk sekitar 80 orang panitia,” jelasnya.
Namun saat dimintai dokumen persetujuan atau berita acara kesepakatan nominal iuran dari para orangtua siswa, pihak panitia belum dapat menunjukkannya. Panitia menyebut dokumen tersebut berada di pihak OSIS.
“Ada kesepakatannya antara orangtua siswa, tetapi datanya dipegang OSIS,” pungkasnya. (red)
