PALANGKA RAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kotawaringin Barat mempercepat pembentukan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) Tahun 2026. Upaya ini difokuskan pada Desa Tanjung Putri, Kecamatan Arut Selatan, sebagai model pengembangan ekonomi desa berbasis inklusi keuangan yang terintegrasi dengan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, hingga perangkat desa. Sinergi lintas sektor ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki potensi ekonomi besar namun belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan formal.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa pembentukan Desa EKI merupakan langkah konkret untuk menghadirkan sistem keuangan yang lebih inklusif dan produktif bagi masyarakat desa.
“Pembentukan Desa EKI yang bersinergi dengan KNMP merupakan langkah konkret untuk menghadirkan akses keuangan yang lebih inklusif dan produktif di wilayah pesisir. Sinergi pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan menjadi kunci dalam memperkuat pemberdayaan nelayan serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, Desa EKI diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi desa yang berdampak nyata bagi masyarakat,” terang Primandanu, baru-baru ini.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46 persen dan inklusi keuangan 80,51 persen. Namun, pada kelompok petani dan nelayan, angka tersebut masih lebih rendah, masing-masing 58,87 persen dan 69,40 persen. Sementara di wilayah pedesaan, tingkat literasi dan inklusi keuangan berada di angka 59,60 persen dan 75,70 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal, terutama bagi masyarakat pesisir dan sektor produktif tradisional. Oleh karena itu, pengembangan Desa EKI menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pemerataan akses keuangan.
Desa Tanjung Putri dinilai memiliki potensi strategis untuk pengembangan program ini. Sekitar 70 persen penduduknya berprofesi sebagai nelayan, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, seperti 263,95 hektare sawah, 79,18 hektare tambak, 258,98 hektare kebun kelapa, 124,69 hektare kebun kelapa sawit, serta kawasan sungai seluas 1.498 hektare.
Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Kabupaten Kotawaringin Barat, M. Firmansyah Permana, menegaskan bahwa pengembangan Desa EKI dan KNMP merupakan bagian dari strategi pembangunan desa berbasis sektor produktif.
Ia menyampaikan bahwa Desa Tanjung Putri memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan yang sejahtera dan berdaya saing melalui penguatan akses keuangan, pemberdayaan usaha produktif, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Selain itu, peran TPAKD juga terus dioptimalkan sebagai wadah kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung implementasi program EKI secara berkelanjutan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, juga dilakukan diskusi interaktif terkait model pengembangan Desa EKI, penguatan ekosistem pendukung, serta integrasi dengan program KNMP. Diskusi ini menghasilkan berbagai langkah konkret untuk mempercepat implementasi program, termasuk penguatan pembiayaan usaha dan pembangunan infrastruktur pendukung.
Infrastruktur yang direncanakan meliputi dermaga, bengkel nelayan, pabrik es, cold storage, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) berbasis koperasi. Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha nelayan sekaligus memperkuat rantai ekonomi lokal.
Melalui kolaborasi yang terbangun, OJK bersama TPAKD berkomitmen untuk terus mendorong perluasan akses keuangan yang merata, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa. Program Desa EKI yang terintegrasi dengan KNMP diharapkan menjadi katalis transformasi masyarakat nelayan menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Melalui Upaya ini juga, maka diharapkan mampu menghadirkan model pembangunan desa yang inklusif dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kalimantan Tengah. (Red/Adv)
