PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan tetap berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang adil meski ada rencana pengurangan peserta jaminan kesehatan.
Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyatakan bahwa evaluasi terhadap kepesertaan PBPU dan PB-Pemda dilakukan untuk menyusun perencanaan yang lebih baik.
Menurutnya, keputusan dalam rapat harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
“Keputusan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat, dan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” jelasnya, belum lama ini.
Zaini mengingatkan agar kebijakan tidak merugikan warga yang benar-benar membutuhkan pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan prinsip keadilan harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait jaminan kesehatan.
Rapat diskusi tersebut juga dihadiri oleh BPJS Kesehatan, perangkat daerah, serta pihak terkait lainnya.
Keterlibatan lintas sektor ini dinilai penting untuk menyatukan pandangan dan mencari solusi terbaik.
Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Jangan sampai ada warga yang membutuhkan, tetapi justru tidak terlayani,” tegasnya. (Red/Adv)
