PALANGKARAYA – Desentralisasi di Indonesia dinilai bukan lagi sebatas kebijakan formal administratif, melainkan sebagai katalisator penting dalam menciptakan keadilan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih manusiawi dan inklusif.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Chandra Anugrah Putra saat membuka Seminar Nasional Desentralisasi sebagai Pilar Transformasi di Aula Utama Kampus I UMPR.
“Transformasi dari sistem yang sentralistik menuju pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat harus melibatkan seluruh lapisan, termasuk kelompok marginal, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,” ujarnya, belum lama ini.
Menurutnya, jika desentralisasi dikelola secara serius dan berbasis bukti, maka akan muncul kekuatan lokal yang mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan tata kelola yang transparan.
Seminar tersebut menghadirkan dua pembicara utama, yakni Khairul Muluk dari Universitas Brawijaya dan Mokhammad Najih dari Ombudsman RI, yang memberikan perspektif akademik dan praktis.
Khairul menjelaskan bahwa makna sejati desentralisasi terletak pada bagaimana pemerintah daerah mampu mendekatkan layanan kepada warga dengan sistem yang adaptif dan responsif.
Ia menyebut kunci pembangunan daerah yang berkelanjutan adalah kepemimpinan yang memahami konteks lokal dan mampu mengarahkan sumber daya secara cerdas.
Sementara Najih menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pengawasan dan masyarakat sipil dalam menjaga mutu pelayanan publik.
“Kampus berperan penting sebagai simpul riset, edukasi, dan advokasi untuk memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
“Dengan keterlibatan seluruh unsur, desentralisasi akan membawa dampak nyata dalam hidup warga,” tandas Chandra. (Red/Adv)
