PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (28/04/2025).
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan dalam Rakor bahwa peran aktif kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan sangat krusial di tengah dinamika ekonomi nasional. Ia meminta seluruh daerah konsisten melakukan pengawasan harga dan memperbanyak intervensi langsung ke pasar.
“Turun langsung ke pasar rutin mengecek perubahan harga serta melaksanakan langkah-langkah seperti rapat koordinasi, pengecekan, operasi pasar, dan beberapa langkah lainnya sampai bantuan subsidi akomodasi atau pengangkutan,” ujar Tomsi Tohir, Senin (28/04/2025).
Tomsi mengingatkan bahwa keberhasilan nasional dalam menjaga angka inflasi jangan membuat daerah lengah. Setiap daerah harus tetap siaga dan memiliki strategi mitigasi harga bahan pokok.
“Memang saat ini sudah mendapatkan sampel angka inflasi yang baik bagi Indonesia. Namun demikian, kita tetap harus menjaganya dan tentunya kita harus menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya dengan mengatasi setiap kenaikan harga di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Deputi BPS Pudji Ismartini memaparkan bahwa dalam minggu ke-4 April 2025 terdapat 18 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 20 provinsi lainnya mencatatkan penurunan. Bawang merah dan cabai merah menjadi komoditas utama pemicu kenaikan.
Pudji juga menjelaskan bahwa harga bawang merah naik 8,09 persen dan cabai merah naik 5,04 persen dibandingkan Maret 2025, sedangkan cabai rawit mengalami penurunan 8,10 persen dan Minyakita turun 0,37 persen, namun masih melebihi harga eceran tertinggi.
Usai Rakor, Yuas Elko menekankan pentingnya membangun konsolidasi antardaerah dalam pengendalian harga pangan, termasuk mempercepat program hilirisasi pertanian dan memperbanyak gerakan pasar murah.
“Konsolidasi antardaerah menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan harga pangan dan mencegah spekulasi harga yang bisa merugikan masyarakat,” tandas Yuas. (Red/Adv)
