![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kalteng.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, menyoroti masih cukup besarnya kesenjangan kondisi jalan, khususnya pada jaringan jalan kabupaten/kota.
Maryani menyampaikan, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya berfokus pada kawasan yang sudah berkembang dan memiliki akses relatif mudah. Perhatian juga perlu diberikan kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman, pesisir, perbatasan hingga wilayah terpencil.
Luas wilayah Kalteng yang mencapai berbagai karakter geografis, kata Maryani, justru membutuhkan strategi pembangunan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh kawasan. Jalan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas masyarakat sekaligus perkembangan ekonomi daerah.
“Kalteng ini wilayahnya memang luas. Tapi jangan sampai karena luas wilayah, masyarakat di pedalaman, pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil justru menerima pelayanan publik yang lebih rendah,” ujarnya, Senin (28/9/2026).
Sorotan itu semakin penting apabila melihat kondisi kemantapan jalan kabupaten/kota. Maryani menyebut, dari total panjang jalan kabupaten/kota sekitar 14.565,03 kilometer, baru 38,44 persen yang masuk kategori mantap.
Dengan persentase itu, masih terdapat sekitar 61,56 persen jaringan jalan kabupaten/kota yang belum masuk kategori mantap. Kondisi ini menunjukkan masih luasnya kebutuhan penanganan infrastruktur jalan di berbagai wilayah.
“Kalau melihat datanya, dari sekitar 14.565 kilometer jalan kabupaten/kota, yang mantap baru 38,44 persen. Artinya masih ada sekitar 61,56 persen yang kondisinya belum mantap,” kata Maryani.
Ia menjelaskan, kualitas jalan memiliki hubungan erat dengan berbagai aktivitas masyarakat. Jalan yang mengalami kerusakan atau belum memenuhi tingkat kemantapan dapat membuat waktu tempuh bertambah, menghambat mobilitas serta meningkatkan tantangan dalam mengangkut barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Dampaknya juga dapat dirasakan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor produksi. Hasil pertanian, perkebunan maupun komoditas lainnya membutuhkan akses transportasi yang memadai agar dapat dibawa dari sentra produksi menuju lokasi pemasaran.
“Jalan itu bukan hanya soal orang bisa lewat atau tidak. Ini berkaitan dengan distribusi barang, mobilitas masyarakat, sampai bagaimana hasil produksi dari daerah bisa dibawa dan dijual ke pasar,” jelasnya.
Atas kondisi itu, Maryani mendorong Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi dalam menentukan prioritas pembangunan jalan.
Penentuan program diharapkan mengacu pada tingkat kebutuhan masyarakat, kondisi ruas jalan serta peran akses tersebut dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik.
Pembangunan juga diharapkan tidak hanya terpusat pada kawasan perkotaan atau wilayah yang sudah memiliki konektivitas baik. Ruas jalan menuju kawasan pedalaman, pesisir, perbatasan dan daerah terpencil perlu mendapat perhatian agar kesenjangan pelayanan antarwilayah dapat ditekan.
Maryani menambahkan, peningkatan kemantapan jalan merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Kalteng. Infrastruktur yang memadai dapat membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar sekaligus memperlancar arus barang dan orang.
“Bagaimana kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi kalau jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum layak,” pungkasnya. (adv)
