![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 192 perusahaan yang terdiri atas 107 Perusahaan Efek (PE) dan 85 Manajer Investasi (MI) telah menyampaikan komitmen terkait pilihan kelompok kegiatan usaha. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi industri pasar modal Indonesia, terutama dalam aspek permodalan, tata kelola, pengawasan, serta peningkatan integritas pelaku industri. Data tersebut tercatat hingga 29 Oktober 2026 dan menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan reformasi sektor pasar modal nasional.
OJK menyatakan penguatan kelembagaan merupakan langkah strategis untuk menciptakan industri pasar modal yang lebih sehat, transparan, dan memiliki daya saing. Kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas perlindungan investor sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat dan investor global terhadap pasar modal Indonesia. Komitmen tersebut menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh yang dilakukan melalui penguatan regulasi, kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara konsisten.
Pelaksanaan kebijakan pengelompokan kegiatan usaha tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek serta POJK Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan bagi perusahaan untuk menyesuaikan kapasitas dan kemampuan operasional dengan jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan.
“Melalui kedua peraturan tersebut, OJK memperkuat permodalan, kualitas kepemilikan dan pengendalian, kepengurusan, tata kelola, serta manajemen risiko Perusahaan Efek dan Manajer Investasi agar kemampuan setiap perusahaan sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha dan risiko yang dihadapinya,” demikian penjelasan OJK dalam siaran pers di Jakarta, 11 November 2026.
Berdasarkan rincian yang disampaikan OJK, dari 107 Perusahaan Efek yang telah menentukan pilihan kelompok kegiatan usaha, sebanyak 74 perusahaan memilih kategori Perusahaan Efek Kegiatan Usaha (PEKU) 3, kemudian 22 perusahaan memilih PEKU 2, sedangkan 11 perusahaan lainnya memilih PEKU 1. Pengelompokan tersebut menjadi dasar dalam menentukan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan masing-masing perusahaan berdasarkan kemampuan dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan regulator.
Sementara itu, dari 85 Manajer Investasi yang telah menyampaikan komitmen, sebanyak 70 perusahaan memilih kategori Manajer Investasi Kegiatan Usaha (MIKU) 2 dan 15 perusahaan memilih MIKU 1. Pembagian kelompok tersebut dirancang agar setiap perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai kapasitas, kesiapan kelembagaan, serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengelompokan tidak hanya berkaitan dengan klasifikasi perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kesesuaian antara kemampuan perusahaan dan risiko operasionalnya.
OJK memberikan masa transisi agar seluruh pelaku industri memiliki kesempatan melakukan penyesuaian secara bertahap. Pemenuhan persyaratan kelembagaan ditargetkan dapat diselesaikan hingga April 2029. Selama periode tersebut, OJK akan memantau perkembangan setiap perusahaan sekaligus menjalin koordinasi dengan pemegang saham, jajaran pengurus, asosiasi industri, dan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan proses penyesuaian berjalan sesuai ketentuan.
Dalam proses transformasi tersebut, dukungan pemegang saham dinilai memiliki peran penting, khususnya dalam memastikan kecukupan modal dan memperkuat tata kelola serta kemampuan operasional perusahaan. Kesiapan dari sisi permodalan maupun pengelolaan internal diperlukan agar perusahaan mampu memenuhi standar yang telah ditetapkan. OJK juga menekankan bahwa penguatan kelembagaan harus dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Selain pembenahan kelembagaan, OJK turut meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta mencegah terulangnya pelanggaran. Terhadap pelaku industri yang terbukti melanggar ketentuan, OJK dapat mengenakan sanksi sekaligus melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyebab terjadinya pelanggaran. Perusahaan terkait juga diminta memperkuat kompetensi pegawai, sistem pengendalian internal, fungsi kepatuhan, serta menyampaikan hasil evaluasi dan langkah perbaikan kepada OJK. Dalam pengawasan Manajer Investasi, koordinasi dengan asosiasi industri juga terus ditingkatkan guna memperkuat penerapan tata kelola yang baik.
Secara keseluruhan, komitmen 192 Perusahaan Efek dan Manajer Investasi tersebut menjadi bagian penting dari agenda pembenahan industri pasar modal Indonesia. Dengan dukungan permodalan yang memadai, tata kelola yang semakin kuat, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, OJK berharap pelaku industri mampu menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dan sesuai kapasitasnya. Upaya ini sekaligus menjadi fondasi untuk membangun pasar modal nasional yang lebih kredibel, berintegritas, dan mampu menjaga kepercayaan investor secara berkelanjutan. (RED/Adv)
