![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP menjadi bukti adanya komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jumat (19/6/2026). Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Barito Utara hadir bersama Bupati H. Shalahuddin, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Ini hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” kata Hj. Mery Rukaini, baru-baru ini.
Ia menyampaikan, pencapaian opini WTP merupakan hasil dari proses panjang dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Namun, menurutnya, predikat tersebut bukan menjadi akhir dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah,” ujarnya.
Hj. Mery Rukaini menegaskan DPRD Barito Utara sebagai mitra pemerintah daerah akan terus menjalankan fungsi pengawasan, khususnya dalam memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK RI. Menurutnya, setiap catatan hasil pemeriksaan harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pemerintahan.
“Rekomendasi BPK harus menjadi perhatian bersama karena tujuannya untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Ia menilai keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut harus menjadi dorongan bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, prestasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi pengelolaan anggaran, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
“Prestasi ini harus berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tambahnya.
Ketua DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas proses pemeriksaan, pendampingan, serta rekomendasi yang diberikan secara konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BPK RI terus terjaga sehingga tata kelola pemerintahan semakin baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dengan capaian WTP ke-11 secara berturut-turut, Kabupaten Barito Utara menunjukkan konsistensi dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. DPRD berharap keberhasilan tersebut menjadi fondasi untuk memperkuat pembangunan dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat. (Red/ADV)
