HEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYA

FGD Evaluasi AKIP Dorong Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

159
×

FGD Evaluasi AKIP Dorong Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah

Sebarkan artikel ini

PALANGKA RAYA – Inspektorat Kota Palangka Raya melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 di Hotel Best Western Palangka Raya, belum lama ini.

Inspektur Kota Palangka Raya, Hambali menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam menindaklanjuti evaluasi kinerja dari Kementerian PAN-RB.

“Inspektorat hadir sebagai pengawas sekaligus pendamping perangkat daerah, agar rekomendasi hasil evaluasi tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar dilaksanakan,” ujar Hambali, belum lama ini.

Baca Juga  Perkuat Pembangunan SDM, Pemprov Kalteng Luncurkan Sejumlah Program Strategis Pendidikan

Ia menjelaskan bahwa indikator penilaian AKIP mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan program, pengukuran capaian, pelaporan hasil, hingga evaluasi internal.

Menurut Hambali, pemahaman yang komprehensif terhadap indikator tersebut akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Baca Juga  Gubernur Agustiar Sabran Pastikan Akses Pendidikan Bagi Generasi Kalteng

Lebih lanjut ia menekankan bahwa akuntabilitas adalah bentuk nyata pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran publik secara transparan.

“Harapan kami, setelah kegiatan ini perangkat daerah bisa lebih disiplin dalam menyusun perencanaan berbasis kinerja, serta konsisten melaksanakan tindak lanjut perbaikan sesuai rekomendasi evaluator,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat apabila sistem akuntabilitas dijalankan dengan baik.

Baca Juga  Wagub Kalteng Edy Pratowo Hadiri Peresmian Gedung MERC Fakultas Kedokteran UPR

Kegiatan FGD diikuti 33 perangkat daerah dan RSUD Kota Palangka Raya dengan menghadirkan narasumber dari Inspektorat setempat.

“Melalui forum ini, mari kita jadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif,” tandas Hambali. (Red/Adv)