KASONGAN – Dalam rangka upaya untuk memperkuat tata kelola data yang akurat dan berkelanjutan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Katingan menggelar pelatihan Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Data Statistik Sektoral, Rabu, (23/4/2025).
Kegiatan pelatihan ini bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Katingan, dan dibuka secara langsung oleh Kepala Diakominfostandi Katingan, Wim serta dihadiri perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkab Katingan yang membidangi pengelolaan dan penyediaan data statistik sektoral.
Wim mengatakan, ketersediaan data statistik sektoral yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang tepat sasaran.
Wim juga turut mengapresiasi adanya sinergi antara Diskominfostandi dan BPS Katingan dalam mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia di tingkat kabupaten.
“Melalui pelatihan ini kita berharap adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam menyusun dan menyajikan data sektoral yang berkualitas,” katanya.
“Kolaborasi dengan BPS sangat penting karena mereka memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan data lintas sektor,” tambanya.
Tidak lupa, Wim mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pelatihan secara bersungguh-sungguh, aktif dan serius.
Dirinya berharap, para peserta nantinya dapat mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dimasing-masing organisasi perangkat daerah, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam proses pengumpulan dan pelaporan data.
Di sisi lain, adanya kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi dan harmonisasi data antarlembaga, serta menciptakan budaya kerja yang berbasis pada data dan informasi yang benar.
Selain itu, hasil dari pelatihan ini diharapkan juga mampu mendorong percepatan digitalisasi pengelolaan data sektoral di lingkungan Pemkab Katingan.
“Dengan adanya kegiatan ini perangkat daerah di Katingan kita harap kedepan dapat lebih siap dalam menyediakan data sektoral yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan pembangunan berbasis bukti,” tutupnya. (*/dd)
