![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem digital, perluasan jaringan internet, serta penyediaan saluran komunikasi dan pengaduan masyarakat. Berbagai langkah itu dipaparkan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Edy menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah tidak hanya berkewajiban menyediakan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah, cepat, dan sesuai kebutuhan.
Salah satu langkah yang dikembangkan Pemprov Kalteng adalah Kalteng Satu Data. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga informasi pemerintahan dapat dikelola secara lebih terarah dan tersedia dalam satu sistem yang dapat diakses masyarakat melalui internet.
Pengelolaan data dilakukan oleh masing-masing OPD melalui admin yang memiliki tanggung jawab untuk menghimpun dan mengelola informasi sesuai bidang tugasnya. Dengan sistem terintegrasi, masyarakat diharapkan lebih mudah mendapatkan informasi mengenai kebijakan, program kerja, pelayanan, serta perkembangan pembangunan daerah.
“Pemprov Kalteng terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Salah satunya melalui Kalteng Satu Data yang menghimpun seluruh data dari OPD. Masing-masing OPD memiliki admin yang bertugas mengelola data sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi itu melalui internet,” jelas Edy.
Selain penguatan sistem data, Pemprov Kalteng juga menghadirkan kanal laporgub.kalteng.go.id sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, masukan, maupun kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
Keberadaan layanan pengaduan ini menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Setiap laporan yang disampaikan akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar penanganannya dapat disesuaikan dengan substansi dan bidang permasalahan.
Melalui mekanisme itu, pemerintah berupaya membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus membantu pemerintah mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.
“Lapor Gub menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan masukan, keluhan, dan kritik terkait pembangunan Kalteng. Setiap laporan akan dikoordinasikan dengan dinas terkait sesuai bidang permasalahannya,” ungkap Edy.
Persoalan pemerataan akses internet juga menjadi perhatian Pemprov Kalteng, mengingat kondisi geografis Kalteng yang memiliki wilayah luas dengan sejumlah kawasan pedalaman masih menghadapi keterbatasan jaringan komunikasi.
Untuk mendukung pemerataan akses informasi, Pemprov Kalteng telah menyediakan 1.783 perangkat Starlink. Penyediaan perangkat internet berbasis satelit ini diharapkan membantu masyarakat di kawasan blank spot memperoleh konektivitas yang lebih baik.
Akses internet yang semakin luas tidak hanya mendukung keterbukaan informasi pemerintahan, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, komunikasi, serta berbagai informasi lain yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam pemaparannya, Edy juga menjelaskan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai salah satu upaya Pemprov Kalteng dalam mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Program ini mencakup sejumlah sektor, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan sosial.
Melalui program KHBS, pemerintah berupaya memperluas dukungan terhadap masyarakat melalui berbagai fasilitas dan bantuan sesuai bidang yang menjadi sasaran program. Penyampaian informasi secara terbuka juga diperlukan agar masyarakat mengetahui bentuk layanan, manfaat, serta akses terhadap program yang disediakan pemerintah.
Edy berharap penguatan keterbukaan informasi publik dapat terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi, penyediaan infrastruktur komunikasi, serta pengembangan layanan yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat.
Ia juga mengharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi mengenai program pemerintah dan perkembangan pembangunan daerah. Dengan keterbukaan yang semakin baik, masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan publik.
Berbagai langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalteng membangun pemerintahan yang terbuka, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah dijangkau dan dapat dipertanggungjawabkan. (adv)
