HEADLINEPEMKAB BARITO SELATAN

Barsel Perkuat Layanan Aduan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

14
×

Barsel Perkuat Layanan Aduan Publik Melalui SP4N-LAPOR!

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Suasana kegiatan pembinaan pengelolaan SP4N-LAPOR! Kabupaten Barito Selatan yang diikuti jajaran perangkat daerah dan admin pengelola pengaduan pelayanan publik.

BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan sistem pengelolaan pengaduan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pembinaan Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) yang secara resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Rahmat Nuryadin, S.H., M.H., mewakili Bupati Barito Selatan, di Aula Kantor TP-PKK Kabupaten Barito Selatan.

Kegiatan pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri atas kepala badan, kepala dinas, pimpinan unit perangkat daerah, serta admin SP4N-LAPOR! di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Hadir pula tim penyelenggara dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah bersama sejumlah undangan lainnya.

Koordinator Panitia Penyelenggara dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Laura Andalina, S.P., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut memiliki landasan regulasi yang jelas, sekaligus menjadi langkah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menangani pengaduan masyarakat. Menurutnya, pengelolaan laporan publik membutuhkan pemahaman yang baik, koordinasi antarlembaga, serta keseriusan setiap perangkat daerah agar aspirasi masyarakat dapat ditangani secara optimal.

Baca Juga  NasDem Kalteng Pertegas Komitmen Restorasi Indonesia di Usia ke-15

“Maksud dan tujuan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik serta transparansi pengelolaan pengaduan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, meningkatkan efektivitas, responsivitas, dan kualitas tindak lanjut aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR! pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,” tutur Laura, baru-baru ini.

Penyelenggaraan pembinaan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Selain itu, kegiatan juga merupakan tindak lanjut surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengenai pembinaan pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Barito Selatan. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah, Suasa Tinur Basa Pasaribu, A.P., M.M.

Dalam sambutan Bupati Barito Selatan, Dr. H. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M., yang dibacakan Rahmat Nuryadin, disampaikan bahwa penguatan pengelolaan pengaduan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mengutamakan kepuasan masyarakat. Kehadiran SP4N-LAPOR! diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian keluhan, tetapi juga menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dalam memperbaiki berbagai aspek pelayanan publik.

Baca Juga  Pemkab Barsel Libatkan Masyarakat Perkuat Gotong Royong Pembangunan Desa

Pemerintah daerah juga memandang setiap aspirasi, saran, maupun kritik masyarakat sebagai bahan evaluasi yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan. Masukan tersebut dapat menjadi gambaran mengenai kondisi pelayanan di lapangan, termasuk berbagai persoalan yang masih perlu dibenahi oleh masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dilakukan secara serius, mulai dari penerimaan laporan, proses verifikasi, koordinasi dengan instansi terkait, hingga penyampaian hasil tindak lanjut kepada pelapor.

Bupati melalui Rahmat turut menekankan tiga hal penting yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, yakni kecepatan dan ketuntasan penanganan laporan, evaluasi berdasarkan data pengaduan, serta penguatan sinergi antarpengelola. Setiap laporan masyarakat diminta ditangani secara cepat, tepat, dan substantif, bukan sekadar diselesaikan untuk memenuhi kewajiban administrasi. Rekapitulasi pengaduan dan pemetaan kendala teknis maupun operasional juga perlu dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan pelayanan pada masa mendatang.

“Saya mengimbau kepada seluruh Sekretaris, Pejabat Pengelola, dan Admin SP4N-LAPOR! untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini secara sungguh-sungguh, manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi aktif, mengurai hambatan operasional di lapangan, serta menyatukan langkah demi kemajuan pelayanan publik di daerah kita,” demikian pesan Bupati yang disampaikan Rahmat saat mengakhiri sambutannya.

Baca Juga  Pemkab Barsel Salurkan Bansos dan Beras untuk Warga Panarukan

Melalui pembinaan tersebut, koordinasi antara pejabat pengelola dan admin SP4N-LAPOR! di setiap perangkat daerah diharapkan semakin kuat, termasuk dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Barito Selatan serta Diskominfosantik Provinsi Kalimantan Tengah. Kesamaan pemahaman dan pola kerja antarpengelola menjadi unsur penting agar setiap pengaduan dapat diteruskan kepada instansi yang tepat, memperoleh penanganan sesuai kewenangan, serta memiliki kejelasan dalam proses penyelesaiannya.

Penguatan SP4N-LAPOR! di Kabupaten Barito Selatan pada akhirnya diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh kesungguhan aparatur dalam mendengarkan, memahami, dan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan warga. Dengan komitmen bersama seluruh perangkat daerah, pengelolaan pengaduan diharapkan menjadi salah satu instrumen evaluasi sekaligus perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang semakin berkualitas. (RED/Adv)

+ posts