![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Penguatan keamanan siber menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, pemerintah daerah dituntut memiliki kesiapan menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu sistem elektronik, kebocoran data, hingga kelangsungan layanan pemerintahan.
Untuk memperkuat perlindungan di ruang digital, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalteng memfasilitasi kegiatan Asistensi Pembentukan dan Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 9–10 November 2026, dipusatkan di Ruang GSP Lantai 2 Kantor Diskominfosantik Kalteng. Pelaksanaannya dilakukan secara daring dan luring dengan menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Asistensi ini difokuskan pada percepatan pembentukan dan registrasi resmi TTIS/CSIRT di tingkat kabupaten dan kota. Langkah itu diharapkan menjadi fondasi bagi setiap pemerintah daerah dalam membangun sistem penanganan insiden siber yang terstruktur, sekaligus meningkatkan kemampuan mendeteksi, merespons, dan memulihkan sistem ketika terjadi gangguan keamanan digital.
Kepala Diskominfosantik Kalteng Adiah Chandra Sari mengatakan, pembentukan TTIS/CSIRT merupakan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah. Terlebih, perkembangan transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) membuat penggunaan sistem elektronik semakin luas dalam berbagai urusan pemerintahan.
Kondisi ini membutuhkan dukungan sistem keamanan yang kuat agar penyelenggaraan pemerintahan digital tidak hanya berorientasi pada kemudahan dan kecepatan pelayanan, tetapi juga menjamin perlindungan data serta keamanan informasi.
“Sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insiden Siber, penanganan insiden siber menuntut kesiapsiagaan yang terstruktur dan terkoordinasi,” ujar Adiah.
Ia menjelaskan, keberadaan TTIS/CSIRT tidak boleh hanya menjadi pemenuhan kewajiban administrasi. Tim yang dibentuk harus memiliki kemampuan nyata dalam menjalankan fungsi pengamanan, melakukan identifikasi terhadap potensi ancaman, serta mengambil tindakan ketika terjadi insiden keamanan siber.
Perlindungan terhadap data pemerintah, sistem elektronik, dan infrastruktur informasi juga perlu menjadi perhatian bersama. Apalagi, gangguan terhadap sistem digital dapat berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, pembentukan tim tanggap insiden siber perlu diikuti dengan penyiapan personel, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi yang jelas. Kesiapan tersebut menjadi modal penting agar setiap potensi gangguan dapat ditangani secara cepat dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN Danang Jaya menyoroti pentingnya kesiapan operasional dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang tergabung dalam TTIS/CSIRT.
Ia menegaskan, tim yang telah dibentuk dan terdaftar secara resmi harus mampu menjalankan fungsi penanganan insiden secara optimal. Registrasi menjadi tahapan awal, sedangkan kemampuan personel dalam menghadapi ancaman siber merupakan bagian yang tidak kalah penting.
“Tim CSIRT tidak hanya sekadar dibentuk dan teregistrasi, tetapi yang paling utama adalah harus berfungsi dengan optimal. Berdasarkan data nasional, tercatat ada sekitar 350.000 serangan siber yang terjadi di Indonesia mencakup berbagai sektor,” jelas Danang.
Data itu menjadi pengingat bahwa ancaman siber dapat menyasar berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu membangun kesiapan yang tidak hanya bertumpu pada perangkat teknologi, tetapi juga didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai.
Danang mengibaratkan TTIS/CSIRT sebagai satuan pengamanan di ruang digital. Tim ini harus memiliki kemampuan respons cepat atau quick response ketika menghadapi serangan maupun gangguan terhadap sistem elektronik.
Kecepatan dalam merespons insiden menjadi faktor penting untuk membatasi dampak yang ditimbulkan. Setelah ancaman teridentifikasi, personel harus mampu melakukan langkah penanganan, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta membantu proses pemulihan sistem agar layanan pemerintahan dapat kembali berjalan.
Untuk mendukung kemampuan itu, peningkatan kompetensi personel perlu dilakukan secara berkelanjutan. Perkembangan teknologi dan pola serangan siber yang semakin beragam menuntut tim tanggap insiden memiliki pengetahuan serta keterampilan yang terus diperbarui.
Selain kesiapan personel, BSSN juga menekankan bahwa cakupan pengamanan TTIS/CSIRT harus meliputi seluruh aset Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) milik pemerintah daerah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Pengamanan tidak boleh hanya terfokus pada perangkat dan sistem yang berada di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika. Seluruh perangkat daerah dan unit pelayanan publik yang menggunakan serta mengelola sistem elektronik juga perlu masuk dalam perhatian tim tanggap insiden siber.
Danang secara khusus menyoroti keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola berbagai data penting berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang mengelola data pelayanan publik vital, harus masuk ke dalam cakupan pengamanan Tim CSIRT Daerah,” tambah Danang.
Perlindungan terhadap sistem informasi RSUD menjadi salah satu aspek penting karena fasilitas kesehatan mengelola data dan informasi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Gangguan pada sistem elektronik rumah sakit berpotensi memengaruhi kelancaran administrasi maupun proses pelayanan kesehatan.
Dengan cakupan pengamanan yang menyeluruh, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi celah kerentanan pada berbagai aset digital. Koordinasi lintas perangkat daerah juga diperlukan agar setiap unit memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur pelaporan dan penanganan insiden siber.
Dalam asistensi itu, BSSN turut mendorong penerapan prinsip security by design dalam setiap pengembangan aplikasi dan sistem elektronik pemerintah daerah.
Prinsip ini menempatkan keamanan sebagai bagian penting sejak tahap perencanaan hingga pengembangan aplikasi. Dengan demikian, aspek perlindungan data dan antisipasi terhadap potensi kerentanan dapat diperhitungkan sejak awal, bukan hanya dilakukan setelah sistem selesai dibangun atau ketika gangguan terjadi.
Pemerintah daerah juga diimbau untuk lebih responsif dalam menindaklanjuti notification alert yang disampaikan BSSN. Notifikasi peringatan ini berfungsi sebagai informasi dini mengenai potensi ancaman maupun indikasi insiden siber yang perlu segera diperiksa dan ditindaklanjuti.
Respons yang cepat terhadap peringatan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah melakukan langkah pencegahan sebelum ancaman berkembang menjadi serangan yang berdampak lebih luas.
Melalui kegiatan asistensi ini, pemerintah kabupaten dan kota se-Kalteng diharapkan mampu menetapkan target pembentukan dan registrasi TTIS/CSIRT secara terukur. Selain mempercepat proses registrasi, setiap daerah juga perlu mempersiapkan dukungan kelembagaan, personel, serta sarana pendukung agar tim dapat bekerja secara efektif.
Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang koordinasi antara BSSN, Diskominfosantik Kalteng, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyamakan pemahaman mengenai standar pengelolaan insiden siber. Kolaborasi antarlembaga diperlukan mengingat ancaman digital dapat terjadi pada berbagai sektor dan tidak selalu terbatas pada satu perangkat daerah.
Pemprov Kalteng melalui Diskominfosantik terus mendorong penguatan sinergi bersama BSSN dan seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam membangun ekosistem keamanan siber yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Pembentukan TTIS/CSIRT di setiap daerah diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi, tetapi berkembang menjadi sistem perlindungan digital yang benar-benar siap bekerja ketika ancaman muncul. Dengan kesiapan tersebut, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kalteng diharapkan semakin aman, andal, dan terpercaya, sekaligus mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik di tengah perkembangan teknologi digital. (adv)
