PEMKAB BARITO UTARA

Tiga Legislator Barito Utara Tegaskan Dukungan Penanganan Karhutla

9
×

Tiga Legislator Barito Utara Tegaskan Dukungan Penanganan Karhutla

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Anggota DPRD Barito Utara Taufik Nugraha, Nurul Anwar, dan Nety Herawati mengikuti Rakor Penanggulangan Karhutla di Kecamatan Teweh Selatan.

MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya mendukung Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dukungan tersebut mencakup penanganan kebakaran di lapangan, penguatan anggaran, perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap, hingga langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas.

Komitmen itu disampaikan tiga anggota DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha, Nurul Anwar, dan Nety Herawati, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla di Aula Kecamatan Teweh Selatan, Selasa (15/9/2026). Rakor menjadi forum koordinasi untuk membahas kondisi karhutla sekaligus kebutuhan penanganan di tengah kabut asap yang masih terjadi.

Taufik Nugraha menyatakan DPRD siap mendukung berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemenuhan kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan kebakaran. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan agar upaya pemadaman dan pengendalian karhutla dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Untuk penanganan kebakaran, kami sudah menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Taufik menilai penanganan karhutla membutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur. Pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya perlu bergerak bersama untuk memastikan titik api dapat segera dikendalikan dan tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Sementara itu, Nurul Anwar menekankan dua hal yang perlu menjadi perhatian dalam menghadapi kondisi karhutla, yakni penanganan kebakaran yang telah terjadi dan pencegahan agar api tidak semakin meluas. Kedua langkah tersebut dinilai perlu berjalan bersamaan agar penanganan tidak hanya bersifat reaktif.

“Ada dua hal yang hari ini patut kita catat, yaitu penanganan dan pencegahan. Penanganan dilakukan agar kebakaran ini tidak merambah terlalu besar,” tutur politisi PKB tersebut.

Nurul juga menilai kondisi kabut asap yang terjadi membutuhkan dukungan anggaran memadai. Ia mengingatkan pemerintah daerah untuk memperhatikan ketersediaan Belanja Tidak Terduga (BTT), terutama apabila kebutuhan operasional penanganan karhutla dan dampak asap meningkat.

“Saya masih ingat belanja tak terduga kita tersisa kurang lebih Rp10 miliar. Kalau bisa, anggarannya ditambah. Pada intinya, DPRD siap mendukung tambahan anggaran jika diperuntukkan bagi penanganan asap,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Nety Herawati, menyoroti dampak kabut asap terhadap kegiatan pendidikan. Ia mengatakan banyak orang tua murid menyampaikan keluhan mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di tengah kondisi kabut asap yang cukup pekat.

“Hari ini kami banyak menerima pesan WhatsApp dan telepon yang mempertanyakan mengapa anak-anak belum diliburkan,” ungkap srikandi Partai NasDem tersebut.

Nety meminta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah yang berada di wilayah dengan kondisi udara terdampak parah. Apabila kualitas udara tidak memungkinkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, sekolah perlu diarahkan untuk menerapkan sistem belajar dari rumah sebagai bentuk perlindungan terhadap peserta didik.

Selain dampak terhadap pendidikan, Nety menekankan pentingnya penguatan pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Ia meminta Dinas Pertanian mengoptimalkan peran tenaga penyuluh untuk memberikan pemahaman kepada warga mengenai tata cara membuka lahan tanpa menggunakan metode pembakaran.

“Dinas Pertanian melalui penyuluh-penyuluhnya perlu memberikan edukasi kepada warga yang ingin membuka kebun sawit atau komoditas lainnya,” pungkas Nety.

Dukungan tiga legislator tersebut menunjukkan perhatian DPRD Barito Utara terhadap penanganan karhutla yang tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga mencakup kesiapan anggaran, perlindungan kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta pencegahan melalui edukasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, aparat, dan masyarakat menjadi bagian penting untuk mengendalikan kebakaran serta mengurangi dampak kabut asap di Barito Utara. (Red/Adv)

+ posts