![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa dalam mengenali kondisi serta kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) di Dusun Batukul, Kecamatan Dusun Utara, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Selatan Khristianto Yudha, S.T., M.T., yang mewakili Bupati Dr. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. Kehadiran jajaran pemerintah daerah bersama unsur kecamatan, perangkat desa, dan instansi terkait diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam mengetahui persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Khristianto menyampaikan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menjalankan program berdasarkan perencanaan administratif, tetapi juga harus memahami keadaan masyarakat secara langsung. Menurutnya, informasi mengenai kondisi warga menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan dan memastikan pelayanan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan perhatian.
“Karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta perangkat daerah terkait untuk tidak hanya melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan, tetapi juga terus melihat dan mendengarkan kondisi masyarakat secara langsung,” kata Khristianto saat membacakan sambutan Bupati, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah menginginkan agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, komunikasi antara pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa perlu terus terpelihara agar berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat diketahui lebih awal dan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan.
Selain itu, masyarakat yang masih membutuhkan perhatian pemerintah diharapkan dapat menyampaikan kondisi dan kebutuhannya melalui mekanisme pendataan yang berlaku. Penyampaian informasi tersebut diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam menyusun program bantuan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Penyaluran bantuan sosial dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati.
Dalam kegiatan tersebut, bantuan sosial disalurkan kepada 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diberikan kepada tujuh KPM di Dusun Batukul. Kedua jenis bantuan tersebut memiliki pelaksanaan teknis yang berbeda, dengan Dinas Sosial bertanggung jawab terhadap bantuan sosial dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) menangani penyaluran CPPD.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan, Ida Safitri, S.P., M.M., menjelaskan bahwa masing-masing kegiatan dilaksanakan berdasarkan dokumen penganggaran perangkat daerah. Bantuan sosial bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026, sedangkan penyaluran CPPD mengacu pada DPA DKPP Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Ketua TP-PKK Kabupaten Barito Selatan, kepala perangkat daerah, Camat Dusun Utara bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Kepala Dusun Batukul, serta Kepala Perum Bulog Cabang Buntok. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan keterlibatan lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berharap koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa semakin baik dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Penyaluran bantuan tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kebutuhan dasar warga, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mendengar aspirasi, memperhatikan kondisi sosial, serta memastikan pelayanan dan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (RED/Adv)
