DPRD KALIMANTAN TENGAHHEADLINE

Junaidi Desak Pemprov Kalteng Gerak Cepat Evaluasi Karhutla, Kesiapan Anggaran Daerah Harus Dipastikan

10
×

Junaidi Desak Pemprov Kalteng Gerak Cepat Evaluasi Karhutla, Kesiapan Anggaran Daerah Harus Dipastikan

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi.

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mendesak Pemprov Kalteng segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kesiapan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menghadapi kebakaran yang memicu kabut asap dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Junaidi menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa hanya bertumpu pada kesiapan pemerintah tingkat provinsi. Pemerintah kabupaten/kota juga harus memiliki kemampuan yang memadai, baik dari sisi anggaran, personel maupun peralatan, agar upaya pencegahan dan pemadaman dapat berjalan efektif hingga ke wilayah yang sulit dijangkau.

Untuk itu, ia meminta Pemprov Kalteng segera mempertemukan seluruh bupati dan wali kota dalam rapat koordinasi. Pertemuan ini penting untuk memetakan kondisi terkini di setiap daerah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, sekaligus merumuskan langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

“Harapan kita, pemerintah provinsi bisa melakukan rapat koordinasi dengan wali kota dan bupati se-Kalteng dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penanganan karhutla di akhir tahun 2026 ini,” katanya, Senin (12/10/2026).

Baca Juga  Agustiar Sabran Ingatkan Kendaraan Overload, Jalan Sampit–Ujung Pandaran Harus Dijaga

Junaidi menjelaskan, kemampuan setiap kabupaten/kota dalam menangani karhutla tidak selalu sama. Perbedaan kapasitas anggaran, ketersediaan sarana pemadaman, serta kesiapan petugas di lapangan menjadi sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam evaluasi.

Karena itu, rapat koordinasi diharapkan tidak sebatas menjadi forum penyampaian laporan, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi kekurangan yang masih ditemukan. Dengan begitu, dukungan dari Pemprov Kalteng dapat diarahkan pada daerah yang benar-benar membutuhkan penguatan penanganan.

Persoalan anggaran juga menjadi salah satu hal penting yang perlu dibahas secara terbuka. Junaidi mengingatkan agar keterbatasan keuangan daerah tidak menjadi hambatan dalam menghadapi kebakaran, terlebih jika kondisi cuaca kering masih berlangsung dan membutuhkan kesiapan operasional tambahan.

Ia mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota meninjau kemampuan fiskal masing-masing, termasuk membahas kemungkinan pemenuhan kebutuhan penanganan karhutla melalui APBD Perubahan. Namun, langkah itu perlu disesuaikan dengan tahapan pembahasan anggaran serta kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga  Tiga Pengunjung Tempat Hiburan Malam di Palangka Raya Positif Methamphetamine, Polisi Lakukan Pemeriksaan Urine

“Kalau memang ternyata kabupaten/kota kesulitan masalah anggaran, maka perlu dibicarakan dan dicari solusinya. Karena kita belum tahu apakah masing-masing kabupaten/kota sudah melakukan pembahasan APBD Perubahan,” ujarnya.

Menurut Junaidi, kesiapan pemerintah tingkat provinsi harus diikuti dengan kemampuan daerah dalam menjalankan langkah penanganan secara langsung. Apabila satu wilayah mengalami keterbatasan personel, peralatan, atau anggaran, kondisi itu berpotensi menghambat upaya pengendalian kebakaran secara keseluruhan.

“Walaupun provinsi persiapannya matang dan siap, tetapi kabupaten/kota tidak siap, sama juga,” tegasnya.

Selain anggaran, ia meminta evaluasi mencakup kesiapan personel pemadam, kondisi dan kelayakan peralatan, serta efektivitas koordinasi antarpihak di lapangan. Pemeriksaan ini penting agar kekurangan dapat diketahui lebih dini dan segera ditindaklanjuti sebelum kebakaran meluas.

Penanganan karhutla juga membutuhkan kerja sama berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah hingga petugas dan relawan yang terlibat dalam upaya pemadaman. Koordinasi yang berjalan baik akan membantu mempercepat penyampaian informasi, penentuan prioritas penanganan, serta pengerahan sumber daya sesuai kebutuhan.

Baca Juga  Agustiar Sabran Tinjau Pembangunan RMP di Kotim, Ditargetkan Beroperasi 2027

Junaidi berharap Pemprov Kalteng tidak menunda pelaksanaan evaluasi, mengingat penanganan karhutla membutuhkan kesiapan berkelanjutan. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berbagai kendala diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga upaya pengendalian kebakaran dan pengurangan dampak kabut asap dapat berjalan lebih optimal hingga akhir tahun. (adv)​

+ posts