![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, kembali merealisasikan program bantuan sosial dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Tahun Anggaran 2026. Kali ini, penyaluran bantuan dilaksanakan di Dusun Batukul, Kecamatan Dusun Utara, sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memberikan perhatian kepada keluarga yang membutuhkan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Selatan Khristianto Yudha, S.T., M.T., yang mewakili Bupati Barito Selatan Dr. Eddy Raya Samsuri, S.T., M.M. Turut hadir Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Ketua TP-PKK Kabupaten Barsel, kepala perangkat daerah, Camat Dusun Utara beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Kepala Dusun Batukul, Kepala Perum Bulog Cabang Buntok, serta masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Wakil Bupati Khristianto Yudha, disampaikan bahwa perhatian pemerintah terhadap masyarakat harus diberikan secara menyeluruh tanpa membedakan wilayah maupun kondisi sosial ekonomi. Menurutnya, setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan perhatian pemerintah, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
“Oleh karena itu, penyaluran bantuan sosial dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat,” kata Khristianto saat membacakan sambutan Bupati, Rabu (11/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah program pemerintah tidak semata-mata diukur berdasarkan besarnya anggaran maupun jumlah bantuan yang disalurkan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang menerima bantuan tersebut.
Karena itu, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh perangkat daerah terkait diminta terus memperhatikan kondisi masyarakat secara langsung. Pendataan penerima bantuan juga perlu dilakukan dengan cermat agar warga yang benar-benar membutuhkan perhatian pemerintah dapat terakomodasi melalui program dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Karena itu, saya meminta kepada seluruh jajaran pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta perangkat daerah terkait untuk tidak hanya melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan, tetapi juga terus melihat dan mendengarkan kondisi masyarakat secara langsung,” tuturnya.
Lebih lanjut, Bupati melalui Wakil Bupati mengharapkan masyarakat yang masih membutuhkan perhatian dapat menyampaikan kondisi dan kebutuhannya kepada pemerintah daerah melalui mekanisme serta prosedur pendataan yang berlaku. Dengan demikian, setiap kebijakan yang ditetapkan dapat didasarkan pada kebutuhan masyarakat sehingga pelaksanaan program pemerintah menjadi lebih efektif dan menjangkau sasaran yang tepat.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Barito Selatan, Ida Safitri, S.P., M.M., menjelaskan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut melibatkan dua perangkat daerah dengan tugas teknis yang berbeda. Bantuan sosial menjadi tanggung jawab pelaksana teknis Dinas Sosial, sedangkan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DKPP Kabupaten Barito Selatan.
Ida Safitri menyebutkan, kedua kegiatan tersebut memiliki dasar penganggaran masing-masing, yakni Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2026 dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan data penyaluran di Dusun Batukul, bantuan sosial diberikan kepada 24 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan bantuan CPPD dialokasikan kepada tujuh KPM.
Melalui pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berharap bantuan sosial dan cadangan pangan daerah dapat memberikan manfaat bagi keluarga penerima, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Pemerintah daerah juga menegaskan pentingnya ketepatan pendataan, pengawasan pelaksanaan, serta perhatian berkelanjutan terhadap kondisi masyarakat agar bantuan yang disalurkan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. (RED/Adv)
