![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah pusat mempertimbangkan peningkatan alokasi dana transfer ke daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan itu diperlukan untuk menjaga kemampuan fiskal daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Freddy menyampaikan, Kalteng memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara melalui berbagai sektor.
Besarnya kontribusi itu diharapkan dapat diikuti dengan pola pembagian hasil yang lebih proporsional, sehingga daerah memperoleh dukungan anggaran yang memadai untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Freddy, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
Namun, karakteristik wilayah Kalteng yang luas serta kebutuhan pembangunan di berbagai sektor membuat dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi bagian penting dalam struktur pendapatan daerah.
“Bagaimanapun bagi hasil dari pendapatan pajak dan lain-lain itu harus lebih maksimal lagi. Memang sulit apabila bergantung dengan pemerintah pusat,” kata Freddy, Kamis (8/10/2026).
Ia menyebut, persoalan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) turut memberikan tekanan terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun program dan mengalokasikan anggaran.
Kalteng bukan satu-satunya daerah yang menghadapi kondisi itu karena sejumlah daerah lain juga merasakan keterbatasan ruang fiskal akibat berkurangnya transfer dari pusat.
“Ini memang bukan Kalteng saja, sebagaimana juga daerah-daerah lain memang rata-rata menjerit. Karena TKD yang dipangkas,” ujarnya.
Kondisi fiskal yang semakin terbatas, lanjut Freddy, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional. Pemerintah daerah membutuhkan kepastian dukungan pendanaan agar program pembangunan yang telah direncanakan tetap dapat berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat dapat dipenuhi secara optimal.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah memperkuat kembali porsi DBH bagi daerah penghasil.
Ia berharap kebijakan transfer ke daerah tidak hanya memperhitungkan kemampuan penerimaan negara secara keseluruhan, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi daerah serta beban pembangunan yang harus ditanggung pemerintah daerah.
“Antara lain ya kenaikan DBH. Oke lah tidak 100 persen, tapi jangan juga yang terlampau jauh banget,” tegas Freddy.
Ia menjelaskan, sumber pendanaan Kalteng hingga saat ini masih cukup bergantung pada transfer pemerintah pusat, baik DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ketiga komponen itu memiliki peran dalam menopang pembiayaan berbagai program pemerintah, terutama ketika kemampuan PAD belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah.
Karena itu, Freddy mendorong adanya evaluasi terhadap kebijakan transfer ke daerah agar pembagian anggaran dapat memberikan manfaat yang lebih seimbang.
Bagi Kalteng, peningkatan DBH bukan hanya berkaitan dengan tambahan penerimaan, tetapi juga menyangkut kemampuan daerah memperluas pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah yang memiliki cakupan geografis luas.
Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat terus memperkuat komunikasi dalam merumuskan kebijakan fiskal.
Dengan dukungan transfer yang memadai dan peningkatan PAD secara berkelanjutan, kapasitas fiskal Kalteng diharapkan semakin kuat sehingga pembangunan dapat berjalan lebih konsisten dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas. (adv)
