![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari DPRD Barito Utara.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyambut baik capaian tersebut dan menilai predikat WTP ke-11 secara berturut-turut merupakan bukti konsistensi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Barito Utara bersama Bupati H. Shalahuddin, Sekretaris Daerah Drs. Muhlis, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Menurut Hj. Mery Rukaini, pencapaian opini WTP tersebut tidak terlepas dari kerja keras, koordinasi, serta komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip pemerintahan yang baik.
“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena Kabupaten Barito Utara kembali memperoleh opini WTP untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” urainya, baru-baru ini.
Ia mengatakan, raihan WTP menjadi catatan positif bagi Kabupaten Barito Utara dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran daerah. Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berhenti melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah,” ujarnya.
Ketua DPRD Barito Utara menegaskan bahwa lembaga legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti dengan baik.
Ia menilai, rekomendasi BPK bukan hanya menjadi catatan administratif, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pemerintahan agar semakin efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Rekomendasi BPK harus menjadi perhatian bersama karena tujuannya untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Hj. Mery Rukaini berharap capaian WTP yang telah diraih selama sebelas tahun berturut-turut dapat menjadi motivasi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah harus memiliki dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. Pengelolaan anggaran yang baik harus mampu diwujudkan dalam program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Prestasi ini harus berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas proses pemeriksaan, pendampingan, serta rekomendasi yang diberikan secara konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
Dengan capaian WTP ke-11 secara beruntun, DPRD Barito Utara berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK RI terus terjaga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red/Adv)
