DISKOMINFOSTANDI KABUPATEN KATINGANHEADLINEPEMKAB KATINGAN

Pemkab Katingan Catat Rekor, 11 Kali Raih WTP

22
×

Pemkab Katingan Catat Rekor, 11 Kali Raih WTP

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Bupati Katingan Saiful saat memberikan keterangan pers terkait capaian WTP ke-11

KASONGAN – Sebuah capaian membanggakan kembali diraih Pemerintah Kabupaten Katingan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara beruntun, Katingan menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Senin 21 Juli 2025.

Prestasi ini dinilai sebagai bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Bupati Katingan, Saiful, dalam keterangannya mengaku bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh lembaga audit negara, serta menekankan pentingnya menjaga konsistensi kinerja birokrasi.

Baca Juga  OJK dan BEI Kenalkan Investasi Cerdas Sejak Bangku SMA

“Alhamdulillah, ini bentuk kepercayaan dari lembaga audit atas kinerja kita semua,” ucap Saiful, Senin (21/07/2025) di Kasongan.

Ia menjelaskan, opini WTP bukan sekadar predikat administratif, tetapi menjadi cerminan komitmen kolektif seluruh aparatur untuk mengelola dana publik dengan sebaik-baiknya.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran ASN dan tim keuangan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Baca Juga  Jauhi Narkoba, ASN Diminta Jaga Marwah Institusi

Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan prestasi ini, terutama di tengah kondisi fiskal yang dinamis dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.

Menurut Saiful, tantangan utama ke depan adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

Ia berharap, capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik.

“Karena tujuan utama pengelolaan keuangan yang baik adalah memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, dan pelayanan publik semakin berkualitas,” tandas Saiful. (Red/Adv)

Baca Juga  Legislator Kalteng Desak Pemerintah Tuntaskan Blank Spot Lewat Program Huma Betang
+ posts