HEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYA

Rakor Inflasi 2025: Kemendagri Minta Daerah Waspada Lonjakan Harga Ramadan

182
×

Rakor Inflasi 2025: Kemendagri Minta Daerah Waspada Lonjakan Harga Ramadan

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Suasana peserta mengikuti rakor virtual pengendalian inflasi di lingkungan Pemko Palangka Raya.

PALANGKARAYA – Pemerintah pusat meminta seluruh daerah bersiap menghadapi potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Ramadan 2025. Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diikuti oleh pemerintah daerah secara virtual.

Dalam rapat yang digelar secara daring tersebut, jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya turut hadir, dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah, Arbert Tombak, beserta perangkat daerah terkait di lingkup Pemko Palangka Raya.

Baca Juga  DPD RI Datangi OJK Kalteng, Soroti Kemudahan Pembiayaan UMKM

“Kami berharap ada langkah-langkah konkret dengan membaca situasi terkini. Khususnya kepada TPID agar lebih serius dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kenaikan harga saat Ramadan,” tegas Tomsi dalam arahannya, Senin (10/2/2025) kemarin.

Menurutnya, pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan adanya tren kenaikan harga yang cukup tajam saat menjelang dan selama Ramadan. Oleh sebab itu, antisipasi dini sangat diperlukan untuk menekan inflasi di tingkat daerah.

Baca Juga  Perkuat Pembangunan SDM, Pemprov Kalteng Luncurkan Sejumlah Program Strategis Pendidikan

Tomsi juga meminta seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berperan aktif melakukan pemetaan distribusi barang dan memantau jalur distribusi pangan secara menyeluruh di masing-masing wilayah.

“Momentum Ramadan dan Idulfitri sangat sensitif terhadap perubahan harga. Maka perlu sinergi lintas instansi, baik pusat maupun daerah, agar harga-harga tetap terkendali,” jelasnya.

Baca Juga  Disdik Sampaikan Program Pendidikan Prioritas Kalteng Saat Bukber

Ia mengimbau agar operasi pasar dan koordinasi dengan distributor pangan bisa dilaksanakan lebih awal guna menjamin ketersediaan stok sembako yang cukup bagi masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan bahan pokok. Kami butuh dukungan dari pemerintah daerah untuk menjamin stabilitas pangan,” tandas Tomsi. (Red/Adv)