PALANGKARAYA – Belanja pemerintah melalui kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi terhadap perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan I-2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor ini tumbuh sebesar 17,98 persen secara tahunan, menunjukkan efektivitas distribusi belanja publik di awal tahun fiskal.
“Pertumbuhan tertinggi kali ini datang dari sektor pemerintahan, menunjukkan belanja negara yang disalurkan lewat program kerja instansi dan birokrasi berjalan lebih awal dan efisien,” kata Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti S.Si, ME, saat menyampaikan Berita Resmi Statistik, Senin, 5 Mei 2025.
Dalam laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kalteng mencapai 4,04 persen secara tahunan (y-on-y), meski secara kuartalan (q-to-q) tercatat mengalami kontraksi 6,57 persen. Namun, komponen Konsumsi Pemerintah justru menunjukkan akselerasi dengan pertumbuhan tertinggi di sisi pengeluaran sebesar 13,57 persen.
“Efek belanja pemerintah ini bukan hanya mendorong konsumsi di sektor publik, tapi juga menyentuh sektor-sektor pendukung seperti jasa keuangan, logistik, dan perdagangan lokal,” tambah Agnes.
Agnes menjelaskan, kontribusi Komponen Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB mencapai 10,42 persen, menandakan peran signifikan fiskal daerah dan belanja kementerian/lembaga di Kalimantan Tengah.
“Artinya, ada efek pengganda ekonomi (multiplier effect) yang nyata dari peningkatan aktivitas belanja publik ini, apalagi di awal tahun saat daya beli masyarakat masih berproses,” ucapnya.
Selain sektor pemerintahan, BPS juga mencatat sektor Industri Pengolahan tumbuh 6,66 persen secara kuartalan, dan Ekspor Barang dan Jasa tumbuh 9,91 persen, menjadi penopang lainnya di tengah penurunan sementara konsumsi rumah tangga.
Dari struktur ekonomi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi, namun sinyal belanja pemerintah menjadi kunci pemerataan pembangunan lintas sektor.
“Dengan perencanaan anggaran yang tepat sasaran dan realisasi yang cepat, belanja negara bisa tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah,” tandas Agnes. (Red/Adv)
