JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang digelar belum lama ini di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mendampingi Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri dan 13 pemerintah daerah lainnya dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Dalam rapat yang membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, turut menjadi perhatian utama adalah efektivitas penyaluran dana transfer ke daerah, tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penguatan manajemen kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
“Kami menyambut baik forum ini sebagai langkah kolaboratif dalam membahas isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keikutsertaan Kalimantan Tengah menunjukkan kesiapan kami dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan profesional,” ujar Leonard, belum lama ini.
Sebagai Kepala Bapperida Kalimantan Tengah, Leonard menilai RDP ini penting untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ia menyebut keterlibatan aktif pemerintah daerah merupakan indikator penting dari keseriusan dalam pembangunan berkelanjutan.
Forum ini juga menjadi ruang aspiratif bagi pemerintah daerah dalam menyampaikan hambatan serta solusi terhadap berbagai permasalahan, termasuk tantangan teknis di lapangan dan perlunya dukungan kebijakan nasional yang fleksibel dan aplikatif.
Evaluasi terhadap pelaksanaan dana transfer pusat ke daerah serta efektivitas BLUD turut mengemuka dalam pertemuan tersebut, mengingat BLUD merupakan ujung tombak pelayanan publik di sektor vital seperti kesehatan dan pendidikan.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi kunci bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing,” tandas Leonard. (Red/Adv)
