PALANGKARAYA – Anggota DPRD Kabupaten Katingan melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Palangka Raya untuk mempelajari lebih dalam sistem pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah memperkuat kebijakan pengelolaan rumah sakit di Kabupaten Katingan agar lebih efektif dan akuntabel.
Direktur RSUD Kota Palangka Raya, Abram Sidi Winasis, menyambut langsung rombongan DPRD Katingan dan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan BLUD memiliki dampak besar terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya penerapan sistem yang fleksibel namun tetap sesuai dengan regulasi.
“Kunjungan tersebut sebagai bentuk sinergi antardaerah dalam memperkuat tata kelola keuangan BLUD. RSUD Kota Palangka Raya siap berbagi pengalaman mengenai implementasi mekanisme pengelolaan yang telah diterapkan di rumah sakit ini,” ujar Abram, baru-baru ini.
Dalam sesi diskusi, pihak RSUD Kota Palangka Raya menjelaskan mekanisme perencanaan anggaran BLUD, tata kelola penggunaan dana, hingga sistem pengawasan yang diterapkan. Para anggota DPRD Katingan juga diberikan wawasan mengenai tantangan dan solusi dalam menjalankan BLUD secara optimal.
DPRD Kabupaten Katingan menilai bahwa sistem BLUD yang diterapkan RSUD Kota Palangka Raya cukup efektif dan bisa dijadikan referensi dalam meningkatkan pengelolaan rumah sakit di wilayah mereka. Mereka juga mengapresiasi keterbukaan pihak RSUD dalam berbagi informasi dan pengalaman terkait tata kelola keuangan BLUD.
“Kami ingin mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai mekanisme BLUD yang telah berjalan di RSUD Kota Palangka Raya. Informasi ini sangat bermanfaat untuk kami dalam menyusun kebijakan yang lebih baik bagi pengelolaan rumah sakit di Kabupaten Katingan,” ujar salah satu anggota DPRD Katingan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih erat antara Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya dalam pengembangan sistem pengelolaan BLUD. Kedua pihak sepakat untuk terus berkomunikasi dan bertukar informasi guna meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis BLUD.
“Dengan adanya koordinasi seperti ini, diharapkan pengelolaan BLUD di daerah semakin baik dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat,” tandas Abram. (Red/Adv)
