Sunarti Minta Pengelolaan Hibah dan Bansos di Kalteng Lebih Transparan, Tepat Sasaran, dan Bebas Masalah Administrasi

PALANGKA RAYA – Pengelolaan hibah, bantuan sosial (bansos), dan bantuan keuangan menjadi perhatian Pemprov Kalteng dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah. Setiap bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah harus direncanakan secara matang, disalurkan kepada penerima yang tepat, serta dilengkapi dokumen pertanggungjawaban yang jelas.

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemprov Kalteng, Sunarti, menegaskan bahwa pengelolaan bantuan tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target penyerapan anggaran. Aspek transparansi, efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap aturan, dan manfaat bagi masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

Penegasan itu disampaikan Sunarti saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan di Aula Eka Hapakat (AEH) Lantai III Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (13/10/2026).

Ia menjelaskan, penggunaan anggaran daerah harus memiliki dasar perencanaan dan penganggaran yang jelas. Selain itu, proses penyaluran perlu didukung data penerima yang akurat agar bantuan benar-benar diberikan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

“Kita tidak hanya dituntut memastikan anggaran tersalurkan, tetapi juga menjamin bahwa setiap bantuan memiliki dasar perencanaan dan penganggaran yang jelas, tepat penerima, tepat peruntukan, serta dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Sunarti.

Menurutnya, pengelolaan hibah, bansos, dan bantuan keuangan membutuhkan ketelitian sejak tahap awal. Proses pengusulan harus diperiksa secara cermat sebelum masuk ke tahap perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, pelaksanaan dan penyaluran harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan, sedangkan seluruh realisasi penggunaan dana wajib dilaporkan secara tertib.

Rangkaian proses itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketidaksesuaian data, kekurangan dokumen, maupun lemahnya verifikasi berpotensi menghambat kelancaran administrasi dan menyulitkan proses pertanggungjawaban anggaran. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.

Sunarti meminta perangkat daerah memperkuat pengendalian internal, meningkatkan ketelitian dalam memeriksa dokumen, serta memastikan setiap usulan dan penyaluran bantuan tercatat dengan baik. Langkah ini diperlukan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan daerah sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi.

“Prinsip yang harus kita pegang adalah setiap rupiah yang dianggarkan harus jelas peruntukannya, setiap rupiah yang disalurkan harus jelas penerimanya, dan setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sunarti juga menyoroti hasil koordinasi dan supervisi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi perhatian dalam pembenahan tata kelola hibah, bansos, dan bantuan keuangan. Upaya perbaikan diarahkan pada penyelarasan data usulan, penerima bantuan, besaran anggaran, realisasi penyaluran, hingga kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.

Keselarasan data menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan searah. Data yang tertib juga membantu pemerintah melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran, memeriksa kesesuaian realisasi dengan rencana, serta menelusuri pertanggungjawaban penggunaan dana.

Selain itu, proses perencanaan melalui Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus terhubung dengan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh tahapan perlu terdokumentasi secara baik dan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai ketentuan.

Untuk mewujudkan tata kelola yang lebih tertib, perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pengelola keuangan daerah. Penyamaan persepsi diperlukan agar setiap pihak memahami mekanisme, persyaratan, serta tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan bantuan.

Koordinasi yang baik juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas verifikasi sebelum anggaran ditetapkan maupun bantuan disalurkan. Dengan demikian, kesesuaian antara dokumen perencanaan, alokasi anggaran, data penerima, dan realisasi penyaluran dapat terus dijaga.

Sunarti menegaskan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak cukup dilihat dari seberapa besar anggaran yang telah dibelanjakan. Pemerintah juga harus memastikan belanja dilakukan sesuai aturan, menjawab kebutuhan masyarakat, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

“Kita harus mengubah orientasi dari sekadar mengejar penyerapan anggaran menjadi memastikan bahwa anggaran dikelola dengan benar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap rapat koordinasi itu menghasilkan langkah nyata untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan hibah, bansos, dan bantuan keuangan di lingkungan Pemprov Kalteng. Langkah yang diharapkan mencakup penyamaan pemahaman, penyempurnaan perencanaan dan penganggaran, penguatan verifikasi, peningkatan pengendalian internal, serta perbaikan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sunarti juga mengingatkan agar hasil rapat tidak berhenti pada kesepakatan administratif. Setiap perangkat daerah perlu menindaklanjuti hasil pembahasan melalui perbaikan proses kerja dan penerapan aturan secara konsisten, sehingga pengelolaan bantuan semakin tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari realisasi anggaran, tetapi juga dari kepatuhan, kualitas belanja, dan manfaat yang dihasilkan,” pungkasnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 12