![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan konsultasi publik terkait rencana perluasan kawasan Water Front City (WFC) Muara Teweh. Keterlibatan masyarakat dinilai penting agar proses pembangunan dapat berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan, sekaligus memastikan aspirasi warga menjadi bagian dari pembahasan pembangunan kawasan tersebut.
“Saya mendukung penuh pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik ini. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan Water Front City,” kata Taufik, baru-baru ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Taufik menanggapi kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik yang digelar Pemerintah Kabupaten Barito Utara di Aula Bappedarida. Menurutnya, forum tersebut merupakan bagian penting dalam proses pembangunan karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami rencana pemerintah sekaligus menyampaikan pandangan terhadap rencana perluasan kawasan WFC.
“Konsultasi publik harus dimanfaatkan sebagai ruang komunikasi dua arah. Pemerintah menyampaikan rencana pembangunan, sementara masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun masukan yang berkaitan dengan kepentingan mereka,” ujarnya.
Taufik menilai pengembangan WFC merupakan salah satu program strategis yang berpotensi memperkuat wajah kawasan perkotaan Muara Teweh. Selain meningkatkan kualitas ruang publik, penataan kawasan tersebut diharapkan dapat membuka peluang pengembangan sektor pariwisata dan memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.
“Pengembangan Water Front City tentu memiliki potensi yang besar untuk mempercantik kawasan perkotaan sekaligus mendukung pariwisata dan perekonomian masyarakat. Namun, prosesnya harus tetap memperhatikan kepentingan warga,” ungkap Taufik.
Ia secara khusus mengingatkan pemerintah daerah agar memberikan perhatian terhadap hak masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian. Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara profesional, terbuka, serta mengedepankan musyawarah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Pemerintah harus memastikan seluruh tahapan pengadaan tanah dilaksanakan secara profesional, mengedepankan musyawarah, serta memberikan ganti kerugian yang layak dan adil,” tegasnya.
Selain itu, pelaksanaan pengadaan tanah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap pihak memperoleh kepastian hukum. Taufik juga meminta masyarakat yang terdampak rencana pembangunan memanfaatkan forum konsultasi publik untuk menyampaikan persoalan maupun pertanyaan yang berkaitan dengan proses perluasan kawasan WFC.
“Apabila ada hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan, masyarakat diharapkan memanfaatkan forum ini dengan baik. Komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat penting untuk mencegah kesalahpahaman serta menemukan solusi terbaik,” katanya.
Taufik menegaskan DPRD Barito Utara akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut agar seluruh proses tetap berada dalam koridor aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia optimistis tujuan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat dapat berjalan beriringan apabila setiap persoalan diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan keterbukaan.
“Kami mendukung pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh proses mengedepankan keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Kami berharap perluasan Water Front City dapat terlaksana dengan lancar dan nantinya menjadi salah satu ikon pembangunan yang membanggakan bagi Barito Utara,” tandas Taufik. (Red/Adv)
