![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
MUARA TEWEH – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Barito Utara, H. Al Hadi.
Ia menyambut baik capaian tersebut dan menilai predikat WTP ke-11 secara berturut-turut mencerminkan komitmen pemerintah daerah bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 berlangsung di Gedung BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi Kabupaten Barito Utara dalam mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah.
Menurut H. Al Hadi, keberhasilan meraih opini WTP secara berkelanjutan merupakan hasil kerja bersama yang perlu diapresiasi, sekaligus menjadi tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Raihan WTP ke-11 secara berturut-turut ini merupakan pencapaian yang sangat baik dan patut kita apresiasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara transparan, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku,” urainya, baru-baru ini.
Ia mengatakan, keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi penghargaan administratif, tetapi juga menjadi gambaran atas upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dari waktu ke waktu.
Menurutnya, setiap capaian yang diraih harus menjadi motivasi untuk terus melakukan evaluasi agar pengelolaan anggaran daerah semakin efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Opini WTP ini tentu menjadi kebanggaan bersama, tetapi yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Anggota DPRD Barito Utara tersebut menegaskan, DPRD akan terus mendukung langkah pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui fungsi pengawasan yang dijalankan secara maksimal.
Ia juga mengingatkan agar seluruh rekomendasi yang disampaikan BPK RI dapat menjadi perhatian serius bagi perangkat daerah sebagai bahan perbaikan.
“Setiap rekomendasi BPK harus menjadi bahan evaluasi bersama. Tujuannya bukan hanya untuk memperbaiki administrasi, tetapi juga memperkuat sistem pemerintahan agar lebih baik dan berkualitas,” katanya.
H. Al Hadi berharap keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut dapat menjadi pemacu semangat bagi aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Capaian WTP ke-11 Kabupaten Barito Utara menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas keuangan. DPRD berharap keberhasilan tersebut terus menjadi fondasi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat. (Red/Adv)
