PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan di sejumlah rumah sakit.
Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait lambannya pelayanan, panjangnya waktu tunggu kontrol lanjutan, hingga persoalan administrasi yang dinilai masih memberatkan pasien.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Amonius Tuyum mengatakan, persoalan pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius pihaknya karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, pelayanan yang lambat dapat berdampak langsung terhadap kondisi kesehatan pasien, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan rutin dan berkelanjutan.
“Memang ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS ini. Ada yang dari cek kontrol pertama ke kontrol kedua harus menunggu sampai dua minggu. Itu yang kemudian menjadi perhatian kami di Komisi III,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menilai, lamanya jadwal kontrol lanjutan berpotensi menghambat proses pemulihan pasien. Karena itu, DPRD Kalteng meminta agar rumah sakit bersama BPJS dapat meningkatkan koordinasi sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat oleh sistem maupun administrasi.
Menurut Amonius, selain antrean pelayanan, masalah administrasi juga masih sering menjadi kendala di lapangan. Ketidaksesuaian data domisili, perubahan identitas peserta, hingga prosedur rujukan disebut kerap memperlambat proses penanganan pasien.
“Kami berharap persoalan administrasi ini bisa dipermudah. Jangan sampai masyarakat yang sedang sakit justru dibuat bingung dengan proses yang panjang,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kalteng melalui Komisi III mulai melakukan pembahasan bersama pihak terkait untuk mencari solusi terhadap berbagai keluhan masyarakat tersebut.
Pada hari yang sama, Ketua Komisi III bersama anggota juga menghadiri rapat bersama bagian Kesra yang membahas pelayanan BPJS di Kalteng.
Dalam rapat tersebut, pihak BPJS dijadwalkan menyampaikan pemaparan mengenai program pelayanan dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan.
DPRD berharap pertemuan itu dapat menghasilkan solusi konkret guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Amonius menegaskan, pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas karena masyarakat membutuhkan akses pengobatan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit.
Ia juga mendorong agar fasilitas kesehatan lebih responsif terhadap kebutuhan pasien BPJS agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.
“Harapan kami tentu pelayanan BPJS ke depan semakin baik, lebih cepat, dan tidak lagi menyulitkan masyarakat. Semua pihak harus bersama-sama melakukan evaluasi agar pelayanan kesehatan benar-benar maksimal,” pungkasnya. (adv)
