MUARA TEWEH – Wakil Ketua II DPRD Barito Utara Hj. Henny Rosgiaty Rusli menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
Menurut Henny Rosgiaty Rusli, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Ia menilai, keterlibatan langsung unsur pemerintah daerah bersama DPRD dalam kegiatan evaluasi bersama KPK menunjukkan adanya komitmen bersama untuk terus melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Utara.
“Kami memberikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah yang terbuka melakukan evaluasi bersama KPK RI. Ini menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,”urainya, baru-baru ini.
Henny mengatakan, berbagai aspek yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga penyaluran hibah dan bantuan sosial, memang harus mendapatkan pengawasan yang maksimal agar seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan internal sangat penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Ketika sistem pengawasan berjalan baik dan seluruh aparatur bekerja dengan integritas, maka program pembangunan akan lebih tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memperkuat implementasi Monitoring Center for Prevention (MCSP) sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Selain itu, Henny menilai budaya kerja yang menjunjung integritas harus terus dibangun di seluruh lingkungan perangkat daerah agar pelayanan publik semakin profesional dan berkualitas.
“Kami berharap hasil evaluasi bersama KPK dapat menjadi bahan perbaikan bagi seluruh perangkat daerah sehingga tata kelola pemerintahan di Barito Utara semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Sebagai unsur legislatif, DPRD Barito Utara akan terus mendukung berbagai langkah pembenahan sistem pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah demi menciptakan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK RI, Henny optimistis Kabupaten Barito Utara mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. (Red/Adv)
