PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menekankan pentingnya reformasi pelayanan publik berbasis digital sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai sejalan dengan perkembangan zaman yang menuntut sistem pelayanan lebih cepat, mudah diakses, serta transparan dalam setiap prosesnya.
Pembenahan tidak hanya menyangkut teknologi, tetapi juga perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, mengatakan bahwa transformasi pelayanan publik harus dilakukan secara menyeluruh agar mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang terus berkembang.
“Tuntutan masyarakat saat ini adalah pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi sekaligus memperbaiki sistem kerja yang ada,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Ia menilai, penerapan sistem digital dalam pelayanan publik akan memberikan banyak manfaat, mulai dari efisiensi waktu, kemudahan akses informasi, hingga meminimalkan potensi praktik yang tidak transparan.
Namun demikian, hal tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Menurutnya, aparatur pemerintah dituntut tidak hanya mampu mengoperasikan teknologi, tetapi juga memiliki pola pikir yang terbuka terhadap perubahan serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Transformasi ini tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pelayanan benar-benar optimal,” tambahnya.
DPRD Kalteng juga mendorong agar setiap perangkat daerah mampu menghadirkan inovasi pelayanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk memperluas akses layanan hingga ke wilayah yang masih terbatas infrastruktur digitalnya.
Dengan langkah tersebut, diharapkan pelayanan publik di Kalteng semakin merata, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas. (adv)
