PALANGKA RAYA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menggabungkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, menyampaikan bahwa secara regulasi, gubernur memiliki kewenangan dalam melakukan penataan organisasi perangkat daerah, termasuk penggabungan dinas, sepanjang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menilai, integrasi dua dinas yang memiliki keterkaitan fungsi di bidang infrastruktur, penataan ruang, serta perumahan dan kawasan permukiman, berpotensi memperkuat koordinasi dan mempercepat proses pelayanan.
Dengan pengelolaan yang terintegrasi, perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih sinkron dan terarah.
“Menurut pandangan saya, penggabungan ini kita harapkan berfungsi dengan baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, baru-baru ini.
Sirajul juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, atas inisiatif tersebut.
Menurutnya, langkah penggabungan dinas tidak hanya berorientasi pada efisiensi belanja daerah, tetapi juga harus mampu menghadirkan sistem kerja yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan, proses penggabungan perlu dibarengi dengan penataan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Dengan demikian, tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat benar-benar terwujud.
“Yang paling penting, fungsi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan bahkan lebih baik dari sebelumnya,” tandasnya. (dd)
