PALANGKA RAYA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meluncurkan program Kartu Huma Betang pada tahun ini menjadi perhatian DPRD Kalteng.
Program tersebut dinilai sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh, menyampaikan dukungannya terhadap program tersebut, namun mengingatkan agar pelaksanaannya benar-benar dirancang secara matang dan tepat sasaran.
Ia menilai, keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan data penerima manfaat serta mekanisme penyaluran yang jelas dan transparan.
“Program ini harus dipersiapkan dengan matang, mulai dari pendataan penerima hingga mekanisme penyaluran manfaatnya, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Faridawaty, Selasa (3/2/2026).
Menurut Ketua DPW Partai Nasdem Kalteng itu, Kartu Huma Betang diharapkan mampu menjangkau masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
Oleh sebab itu, proses verifikasi dan validasi data harus melibatkan pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat desa dan kelurahan agar informasi yang dihimpun benar-benar sesuai kondisi di lapangan.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tidak tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya.
Dengan perencanaan yang komprehensif, program ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain aspek teknis, Faridawaty mengingatkan perlunya sosialisasi secara menyeluruh sebelum kartu diluncurkan.
Sosialisasi dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tujuan, manfaat, serta tata cara penggunaan kartu tersebut.
“Kami di DPRD Kalteng, khususnya Komisi III, akan melakukan pengawasan agar program ini berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan awalnya,” tegasnya.
DPRD berharap Kartu Huma Betang dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Kalteng. (dd)
